Update Penanganan Dugaan Tipikor Pembangunan BPSDM Kaltara, Ternyata Masih Kumpulkan Alat Bukti Lalu Dihitung Kerugian

Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 9 April 2025 | 08:40 WIB
KASUS: Aspidsus Kejati Kaltara, Nurhadi menyampaikan progres penanganan dugaan tipikor BPSDM Kaltara. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
KASUS: Aspidsus Kejati Kaltara, Nurhadi menyampaikan progres penanganan dugaan tipikor BPSDM Kaltara. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pembangunan gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih terus berproses.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltara, Nurhadi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut.

"Kita masih mengumpulkan alat-alat bukti, dan tentunya nanti dengan alat bukti itu akan kita simpulkan siapa yang bisa mempertanggungjawabkan atas kejadian pada pembangunan BPSDM yang menurut kita bermasalah itu," ujar Nurhadi kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, (8/4/2025).

Nurhadi menyebutkan, jika nanti sudah lengkap semua alat buktinya, maka pihaknya akan menyampaikannya kepada auditor untuk dilakukan perhitungan kerugian negaranya. "Jadi kita masih mengumpulkan juga sebenarnya. Hasil dari perhitungan ahli konstruksi belum keluar. Nanti akan kita tanyakan, karena ini kita juga baru hari pertama masuk kerja setelah libur Idulfitri. Besok kita tanyakan," sebutnya.

Terhadap hal ini, Nurhadi menegaskan bahwa jika dari Kejati Kaltara memintanya itu bisa segera. Tapi, secara ketentuan itu tidak ada batasan waktu yang ditentukan untuk penyelesaiannya.

Baca Juga: Soal Pasien Tak Ditanggung BPJS, Ketua DPRD Bulungan : Hanya Miss Komunikasi

"Kita itu asasnya sederhana, cepat, biaya ringan. Untuk ahli konstruksi kita ambil dari salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya," sebutnya.

Prinsipnya, Kejati Kaltara komitmen untuk penyelesaian kasus ini. Nurhadi menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main, karena Kejati komitmen ini bisa cepat. Jika bersalah di hukum, jika tidak juga akan disampaikan tidak bersalah.

"Sekarang masih keterangan saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya. Kalau perhitungan BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) belum. Kita juga belum ajukan ke BPKP untuk itu," tuturnya.

Untuk diketahui, saat ini sudah ada lebih dari 20 saksi yang dimintai keterangan oleh pihaknya. Semua saksi yang dimintai keterangan itu adalah mereka yang mengetahui tentang pembangunan gedung BPSDM Kaltara ini. (iwk/har)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan