Kasus rudapaksa ayah kepada anak tirinya lagi-lagi terjadi di Kota Beriman Balikpapan, Kali ini terdakwanya berinisial STN yang didakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih di bawah umur, sejak tahun 2019 hingga 2024.
Perkara ini merupakan kasus ketiga yang sama di tahun 2025 ini disidangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, dengan ayah tiri sebagai terdakwanya. Senin (28/4) kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan kepada terdakwa STN. Denny Situmorang SH selaku JPU meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah.
“Menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan, menyatakan terdakwa STN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orangtua/wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, melanggar Pasal 81 Ayat 1 juncto pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” tuntut Denny.
Dengan keyakinannya, JPU menilai bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa STN berhak untuk dijatuhi hukuman pidana maksimal dengan pemberatan sepertiga, karena terdakwa adalah ayah tiri korban. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa STN dengan pidana penjara selama 20 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan,” tegasnya.
Sama seperti 2 terdakwa sebelumnya dalam perkara yang serupa, sebelum memberikan tuntutan maksimal ini JPU harus mengajukan persetujuan terlebih dahulu kepada Kejaksaan Agung, agar bisa melakukan penuntutan 20 tahun ke atas.
“Kita sebelumnya sudah mengajukan permohonan persetujuan kepada Kejaksaan Agung, dan sudah disetujui oleh Kejaksaan Agung,” tuntasnya. (moe/cal)
Editor : Indra Zakaria