Oknum Polisi HST yang Ditembak BNNP Diduga jadi Beking Narkoba, Bawa Sabu Setengah Kilogram

Jamaluddin Radar Banjarmasin • Dipublikasikan Senin, 5 Mei 2025 | 09:30 WIB
DIRAWAT:Oknum Polisi di HST saat dirawat di IGD Terpadu RS Damanhuri Barabai.(Foto:Hidayat untuk Radar Banjarmasin)
DIRAWAT:Oknum Polisi di HST saat dirawat di IGD Terpadu RS Damanhuri Barabai.(Foto:Hidayat untuk Radar Banjarmasin)

Petugas BNNP Kalsel dan Polda Kalsel menangkap anggota Polsek Limpasu jajaran Polres HST berinisial MI karena diduga terlibat menjadi beking penyalahgunaan narkoba jenis sabu di dekat rumah makan Jalan Bintara Barabai, Selasa (29/4/2025).

Oknum Bhabinkamtibmas tersebut mendapatkan dua luka tembakan karena mencoba kabur saat dilakukan penggerebekan dari petugas BNNP Kalsel. Seperti yang diberitakan media ini sebelumnya, Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi menegaskan bahwa pementasan narkoba di Kalsel menjadi prioritas mereka.

"Siapa yang terlibat termasuk anggota Kepolisian sendiri, akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku," tegasnya. Kini oknum polisi tersebut terancam sanksi tegas Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) melalui sidang kode etik. Saat ini, oknum aparat tersebut masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Yajid Fahmi AS ikut menyoroti oknum Polisi HST yang terlibat kasus narkoba jenis sabu. Politisi Nasdem itu prihatin mengingat oknum tersebut merupakan seorang Bhabinkamtibmas yang harusnya menjadi contoh di lingkungan masyarakat yang dibinanya.

Oknum tersebut berinisial MI berpangkat Briptu yang tugas di Polsek Limpasu, Polres HST. Ia dilumpuhkan anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Selatan dengan cara ditembak pada bagian tangan dan kaki.

"Kita mendukung upaya dari BNN Kalsel dengan harapan dapat ditindaklanjuti secara maksimal, karena ini sudah menyangkut aparat negara," ujarnya, Sabtu (3/5/2025).

Dugaan sementara oknum tersebut kedapatan membawa sabu sebanyak setengah kilogram. Yajid menyayangkan hal ini karena seharusnya polisi menjadi ujung tombak penegak hukum. Bukan malah menjadi contoh buruk di masyarakat.

"Ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh elemen terhadap peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan di Kabupaten HST bahkan menjerat aparat penegak hukum," tegasnya. Yajid mengharapkan penegakan terkait peredaran narkoba tidak berhenti hingga pengedar saja, namun juga menyasar bandar yang harus diungkap sampai tuntas.

Ia mengaku DPRD Kabupaten HST juga telah menerima sejumlah surat dari berbagai pihak terkait keprihatinan masyarakat akan peredaran narkoba di Kabupaten HST. "Nanti akan kita jadwalkan RDP (rapat dengar pendapat) berkaitan hal ini. Semoga semua pihak bisa serius menyelesaikan masalah ini," pungkasnya. (*)

 

Editor : Indra Zakaria