SAMARINDA - Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama Tim Intelijen Kejati Kaltim dan Kejari Samarinda berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Samarinda di perumahan citra 2 extension blok BH9/1, Kalideres Jakarta Barat, Kamis 22 Mei 2025.
Buronan tersebut terpidana Wendy, Direktur PT. Multi Jaya Comcept yang divonis bersalah atas menerima uang Rp 12 Miliar dari PT. MMPHKT yang bersumber dari APBD Kaltim untuk biaya pembangunan kawasan Rukan The Concept Business Park Jl Teuku Umar Samarinda. Namun Terpidana Wendy tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut sehingga Negara dirugikan Rp 10,7 miliar.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, SH.MH menjelaskan terpidana Wendy masuk dalam daftar buronan setelah tidak berada di alamat rumah dan tidak diketahui keberadannya saat hendak dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5907 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Desember 2024.
Kejati Kaltim keluarkan Surat Permohonan Bantuan Cegah Tangkal Terpidana Wendy pada 6 Februari 2025 karena dikhawatirkan akan pergi keluar negeri atau melarikan diri. Terpidana Wendy saat diamankan bersikap kooperatif. Sehingga proses pengamanan berjalan dengan lancar, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, terpidana dilakukan eksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Samarinda di Rutan Kelas I Samarinda.
"Eksekusi ini guna menjalankan putusan Kasasi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5907 K/Pid.Sus/2024 tanggal 16 Desember 2024 dengan amar putusan bahwa terdakwa Wendy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Toni.
Terpidana Wendy kelahiran Pontianak dikenakan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp. 300 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 10,7 miliar dikompensasikan dengan uang pengembalian kerugian negara yang telah diserahkan oleh terpidana melalui PT. MMPH sebesar Rp. 1,5 miliar subsidair 3 tahun penjara.
"Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepentingan hukum. Jaksa Agung menghimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan," pungkas Toni. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co