Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan masih terus menyidik dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Kanal Antarmoda di Bandara Juwata.
Kejari Tarakan pun sempat menyatakan bahwa melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian negara. Bahkan sempat melakukan permintaan resmi kepada BPKP Kaltara, untuk menghitung potensi kerugian negara telah dilakukan sejak 27 Juni 2024, hingga kini hasilnya belum juga keluar.
BPKP Kaltara mengonfirmasi bahwa belum ada lagi pemindahan untuk melakukan audit penghitungan kerugian negara. Lantaran pada saat permintaan yang diajukan tahun lalu, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian saat ini perkara tersebut sudah dinaikkan ke tahap penyidikan.
Hal ini disampaikan oleh Murtapa Sub Koordinator Pengelola Barang Milik Negara (PBMN) Rumah Tangga dan Kearsipan BPKP Kaltara.
“Atas permintaan audit itu memang benar, pada bulan Juni 2024 Kejaksaan sudah meminta kita untuk melakukan audit. Tapi karena berdasarkan ekspos, perkara itu dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi yaitu dari penyelidikan ke penyidikan.
Jadi kita menunggu hasil dari penanganan perkara tersebut dan permintaan dari kejaksaan,” ujar Murtapa. Ia menambahkan bahwa karena kasus sudah memenuhi unsur untuk naik ke tahap penyidikan, maka pihaknya masih menunggu permintaan resmi di tahap tersebut agar audit kerugian negara bisa dilaksanakan.
Namun penghitungan tersebut bisa dilakukan berdasarkan permintaan dari Kejari Tarakan ke BPKP Kaltara. “Dengan pertimbangan bahwa perkara sudah memenuhi beberapa parameter dan unsur, maka kita menunggu permintaan di tahap penyidikan.
Setelah ada permintaan, kami akan ekspos ulang. Kalau memenuhi unsur, kita akan turun melakukan penghitungan kerugian negara,” bebernya. Sejauh ini, lanjut Murtapa, belum ada permintaan baru dari kejaksaan setelah perkara masuk tahap penyidikan.
Ia juga menyampaikan bahwa BPKP Kaltara masih menunggu komunikasi lebih lanjut dari Kejari terkait proses audit.
Baca Juga: Saling Bersaksi pada Sidang di PN Tarakan, Berikut Kesaksian Ketiga Terdakwa Perkara Sabu 74 Kg
“Kita juga masih menunggu, yang terakhir itu permintaan di tahap penyelidikan. Kemudian saat ekspos yang lalu, itu naiknya perkara dari penyelidikan ke penyidikan, memang ada potensi yang diambil. Kalau suatu perkara tipikor naik tahap, pasti ada parameter yang harus ditemukan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa unsur kerugian negara merupakan bagian penting dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Diantaranya apakah unsur mensrea, pelanggaran hukum dan ada potensi kerugian negara.
“Nanti akan dilihat di rekonstruksi, apakah ada kemungkinan potensi kerugiannya. Karena kalau tidak ada potensi kerugiannya, sangat susah untuk pembuktiannya. Kalau tidak ada potensi kerugiannya, kita nggak akan turun untuk melakukan audit,” tegasnya.
Baca Juga: Berangsur Turun, Harga Cabai Rawit di Tarakan Terjun Bebas Jelang Iduladha
Terkait prosedur audit, Murtapa menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan mandat resmi dari aparat penegak hukum.
Setelah itu, dilakukan verifikasi awal mengenai perkara yang diajukan, termasuk waktu kejadian, kronologi, serta potensi kerugian yang dihitung.
“Setelah terpenuhi, barulah kami turunkan tim. Tim tersebut akan memastikan bahwa angka atau penghitungan dalam ekspos benar-benar valid dan didukung data yang ada,” imbuhnya.
Baca Juga: Tingkatkan Perekonomian, Delapan Koperasi Merah Putih Mulai Dibentuk di Tarakan
Dalam prosesnya, audit juga mencakup pengujian fisik proyek di lapangan. Murtapa juga menjelaskan bahwa hasil akhir audit bisa berbeda dari ekspos awal, tergantung bukti yang ditemukan saat pelaksanaan.
“Pengujian fisik dilakukan agar angka yang dihasilkan dalam laporan bisa kami pertanggungjawabkan.
Kadang-kadang yang di ekspos bisa sedikit berbeda. Mungkin ada bukti baru yang kita temukan ketika pelaksanaan audit, yang lebih valid, sehingga bisa menambah atau mengurangi angka kerugian. Karena itu, ekspos hanya memberi gambaran awal,” tutupnya.
Sebelumnya Kepala Seksi Intelijen Kejari Tarakan, Mohammad Rahman mengatakan, dalam proses penyidikan dugaan perkara tipikor tersebut, Kejari Tarakan telah memperbarui surat perintah penyidikan (sprindik) pada 28 Oktober 2024. "Hingga saat ini belum ada penetapan tersangka," katanya.
Saat ini Kejari Tarakan menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan sejak 6 Agustus 2024. Kejari Tarakan telah memperbarui surat perintah penyidikan (sprindik) pada 28 Oktober 2024. Namun belum ada penetapan tersangka.
Dalam perkara tersebut saat ini penyidik telah memeriksa 9 orang saksi yang terdiri dari sejumlah pejabat pelaksana proyek, termasuk PPK, PPTK dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltara, Ketua Kelompok Kerja (Pokja), pengawas lapangan, hingga Direktur Utama PT Swab Plan Trialindo, selaku kontraktor.
Kejari Tarakan juga telah meminta bantuan tenaga ahli dari Universitas Borneo Tarakan (UBT) pada 15 Agustus 2024 untuk melakukan perhitungan estimasi fisik bangunan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui apakah ada dugaan dari sisi konstruksi fisik proyek tersebut bermasalah.
Meski belum mengetahui nilai anggaran pasti dari proyek tersebut, sementara ini Kejari Tarakan memprediksi nilai pembangunan proyek tersebut mencapai Rp 44 miliar dari 5 tahap pembangunan yang sudah dilakukan.
Mengenai kondisi terkini proyek, pihak kejaksaan masih menelusuri lebih lanjut untuk memastikan apakah pembangunan tersebut mengalami keterlambatan atau bahkan mangkrak. (zar)
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan