Buntut Keributan di Depan Mako Polres Tarakan, Tujuh Orang Jadi Tersangka dan Satu DPO Diburu

Redaksi Prokal • Dipublikasikan Senin, 5 Januari 2026 | 11:30 WIB
DPO : Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Ridho Pandu Abdillah menunjukkan foto DPO. (ELIAZAR/RADAR TARAKAN)
DPO : Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Ridho Pandu Abdillah menunjukkan foto DPO. (ELIAZAR/RADAR TARAKAN)

 

TARAKAN – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tarakan bergerak tegas dengan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka atas insiden keributan yang pecah di depan Markas Komando (Mako) Polres Tarakan pada Sabtu (20/12) lalu. Selain penahanan para tersangka, polisi kini tengah memburu satu orang lainnya yang telah resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Insiden ini diduga bermula dari konflik antarpeserta dalam sebuah kegiatan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tarakan. Kericuhan dilaporkan sudah terjadi sejak pagi hari saat proses registrasi peserta dan persiapan acara masih berlangsung, sebelum akhirnya berlanjut hingga ke depan gerbang kantor kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Ridho Pandu Abdillah, mengonfirmasi bahwa tujuh orang tersangka kini telah mendekam di sel tahanan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, pengejaran difokuskan kepada seorang pria berinisial UM yang diduga terlibat langsung dalam aksi pemukulan terhadap korban di lokasi kejadian.

"Kami sudah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali terhadap saksi bernama UM untuk dimintai keterangan, namun yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan penyidik. Karena tidak kooperatif, saat ini kami telah menerbitkan status DPO terhadap UM," jelas Ridho.

Pihak kepolisian sebenarnya telah berupaya menjemput UM di kediamannya, namun pelaku tidak ditemukan di tempat. Ridho menambahkan bahwa ketujuh tersangka lainnya sudah menjalani masa penahanan selama kurang lebih lima hari sejak status mereka ditetapkan. Polisi mengimbau agar pelaku yang buron segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. (*)

Editor : Indra Zakaria