PROKAL.CO, TENGGARONG — Program strategis nasional pemenuhan gizi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berjalan dengan berbagai pembenahan dan evaluasi. Persoalan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah fasilitas menjadi kendala, membuat sebagian operasional sempat terhenti.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono, mengungkapkan dari enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dihentikan sementara. Kini sudah ada tiga yang kembali diizinkan beroperasi.
“Tiga dari enam SPPG yang IPAL-nya kemarin tidak memenuhi syarat, kini sudah bisa beroperasi lagi,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Pasca tidak terpenuhinya syarat IPAL SPPG ini, Sunggono bersama jajaran langsung bergerak cepat dengan memanggil Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar serta koordinator wilayah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Saya coba untuk mitigasi risiko seperti apa supaya terjadi keseragaman standarisasi atas pembangunan IPAL yang ada,” jelasnya.
Dari hasil verifikasi dan pendampingan, enam fasilitas tersebut diminta melakukan perbaikan. Tiga di antaranya kini dinyatakan telah memenuhi syarat, sementara tiga lainnya masih dalam proses pembenahan.
“Dari enam SPPG kemarin diadakan verifikasi dan pendampingan supaya diperbaiki, tiga yang sudah dinyatakan boleh beroperasi kembali,” lanjut Sunggono.
Sunggono menjelaskan, penilaian kelayakan IPAL tidak hanya dilihat dari proses pengolahan, tetapi juga hasil akhir limbah yang dihasilkan. Apakah dapur itu memenuhi baku mutu tidak dinilai dari prosesnya. Melainkan dari outputnya yaitu air yang kotor dari cucian, apakah mengandung lemak, mengandung bau, dan keluar menjadi jernih dan tidak berbau.
“Kalau sudah seperti itu, maka dianggap dia memenuhi baku mutu,” paparnya.
Meski telah memenuhi indikator awal, pengujian lanjutan tetap diperlukan untuk memastikan kualitas limbah sesuai standar lingkungan. Sunggono pastikan pembenahan akan terus dilakukan agar seluruh SPPG dapat beroperasi optimal tanpa menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.
“Karena yang penting memenuhi baku mutunya, ukurannya adalah tidak berwarna, tidak berubah warna, dan tidak berbau. Kalau sudah seperti itu, SPPG boleh beroperasi kembali,” tandasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria