PROKAL.CO, TENGGARONG – Lonjakan jumlah warga binaan perempuan dari dua provinsi membuat Lapas Perempuan Tenggarong menghadapi tekanan kapasitas yang kian berat. Harapan pun bergantung pada dukungan pemerintah daerah untuk memperluas fasilitas dan memperbaiki layanan pembinaan.
Rencana perluasan Lapas Perempuan Kelas II Tenggarong ini didorong seiring kondisi over kapasitas yang terus terjadi. Lapas ini menjadi satu-satunya tempat pembinaan perempuan bagi wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Kalapas Perempuan Tenggarong, Riva Dilyanti, mengungkapkan pembangunan tahap awal lapas telah dimulai dengan anggaran sekitar Rp7,5 miliar. Namun, kelanjutan proyek tersebut masih tertunda.
“Pembangunan lapas ini dimulai pada tahap pertama dengan anggaran sekitar Rp7,5 miliar. Untuk tahap lanjutan sebenarnya sudah diajukan sebagai program prioritas, namun tertunda karena adanya efisiensi anggaran,” ujar Riva, Selasa (21/4/2026)
Pihaknya kembali mengusulkan kelanjutan pembangunan tersebut. Berdasarkan perhitungan Dinas Pekerjaan Umum, kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan seluruh fasilitas diperkirakan mencapai Rp20 miliar.
“Kami kembali mengajukan pembangunan tersebut dan berdasarkan perhitungan Dinas PU, dibutuhkan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk menyelesaikan seluruh bangunan, termasuk blok hunian, tembok keliling, dan rumah dinas,” jelasnya.
Meski demikian, realisasi pembangunan lanjutan kemungkinan belum dapat dilakukan tahun ini. Riva berharap proyek tersebut bisa menjadi prioritas pada tahun depan dengan dukungan dari Pemkab Kutai Kartanegara.
Sembari menunggu kelanjutan pembangunan, kebutuhan mendesak saat ini adalah perbaikan infrastruktur dasar. Salah satunya tembok keliling lapas yang kondisinya mulai mengkhawatirkan.
“Untuk kebutuhan mendesak, yang bisa dibantu saat ini adalah perbaikan tembok keliling lapas yang kondisinya sudah miring dan cukup mengkhawatirkan, terutama bagi lingkungan sekitar,” ungkapnya.
Rencana pengembangan tersebut dinilai krusial mengingat jumlah warga binaan perempuan di wilayah Kaltim dan Kaltara mencapai sekitar 1.000 orang. Keterbatasan kapasitas membuat sebagian masih ditempatkan di lapas laki-laki.
“Saat ini jumlah warga binaan perempuan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencapai sekitar seribu orang, sehingga sebagian masih ditempatkan di lapas laki-laki karena keterbatasan kapasitas,” ujarnya.
Kondisi ini berdampak pada optimalisasi pembinaan yang belum maksimal. Karena itu, penambahan kapasitas dinilai menjadi kebutuhan mendesak.
“Kondisi tersebut tentu membuat proses pembinaan belum berjalan optimal, sehingga perlu adanya penambahan kapasitas lapas perempuan,” tegasnya.
Jika pembangunan dapat dilanjutkan, lapas direncanakan memiliki sekitar 20 kamar hunian dengan daya tampung hingga 700 warga binaan. Hal ini diharapkan mampu menampung seluruh warga binaan perempuan secara lebih layak.
Selain fasilitas, kebutuhan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Riva berharap ada penambahan petugas pemasyarakatan untuk mendukung keamanan dan pembinaan.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, Riva optimis pembinaan di lapas yang dipimpinnya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masa depan warga binaan.
“Dengan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, program pembinaan kami bisa lebih variatif dan mampu mencetak warga binaan yang siap kembali ke masyarakat,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria