PROKAL.CO, TENGGARONG – Bayang-bayang defisit sempat mengemuka di Kutai Kartanegara. Di tengah dinamika fiskal, pemerintah daerah kini bergerak menyusun ulang strategi belanja agar keuangan tetap terkendali.
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tengah melakukan penyesuaian kebijakan fiskal sebagai respons atas tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.
Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat serta perubahan asumsi ekonomi.
Sejumlah informasi yang beredar menyebutkan potensi defisit anggaran Kukar mencapai Rp1,8 triliun. Namun hal tersebut dibantah Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono.
“Sekarang diperhitungkan memang indikasinya mungkin bisa ada, bisa juga enggak. Tapi sekalipun ada tidak sebesar itu,” ujarnya, Jumat (24/4/2026) kemarin
Tekanan fiskal ujar Sunggono dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari proyeksi pendapatan hingga kondisi eksternal seperti geopolitik dan kebijakan makro hingga asumsi belanja.
Dalam pengelolaan anggaran, Pemkab Kukar wajib menyesuaikan belanja dengan realisasi dan proyeksi pendapatan. Karena itu, skenario belanja kini disusun lebih adaptif untuk mengantisipasi potensi defisit.
Sunggono mengungkapkan, pihaknya akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pedoman penyusunan prioritas belanja menyesuaikan kondisi keuangan. Namun dapat dipastikan beberapa program berpotensi terdampak.
“Kalau dalam skenario itu pasti akan ada yang terpengaruhi, hanya yang kita upayakan semuanya bisa terakomodir meskipun tidak bisa tepat waktu seperti biasanya,” ujarnya.
Pemkab Kukar juga mengambil langkah hati-hati dalam merealisasikan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya kewajiban pembayaran tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Karena sampai sekarang misalnya masih belum semua kegiatan kita lelang, kita kontrak. Karena kami tidak mau ketika sudah berkontrak, uang yang tidak ada kemudian hutang lagi di tahun ini,” tegasnya.
Langkah tersebut sejalan dengan arahan kepala daerah agar tidak terjadi penumpukan utang akibat belanja yang tidak terukur.
“Amanat Pak Bupati jangan sampai kita ada hutang di tahun ini. Karena belanja-belanja yang akan kita rekomendasikan untuk dilakukan itu dianalisis agar betul prioritas pemenuhannya,” pungkas Sunggono. (moe)
Editor : Indra Zakaria