PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai mengencangkan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bupati Kukar Aulia Rahman Basri memastikan evaluasi menyeluruh dilakukan, menyusul temuan belanja operasional yang dinilai tidak sehat.
Langkah ini diambil untuk memastikan BUMD benar-benar berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru membebani keuangan. “Kami berharap seluruh BUMD menjadi tulang punggung PAD. Dan mulai saat ini kami melakukan pengawasan secara ketat terhadap kinerja BUMD,” ujar Aulia di Tenggarong, Senin (28/4/2026).
Aulia mengungkapkan ada sejumlah BUMD dengan komposisi belanja yang tidak proporsional. Bahkan, belanja operasional dan pegawai disebut mencapai hampir 70 persen dari total pendapatan.
“Kami menemukan ada BUMD yang belanja operasional dan pegawainya hampir mencapai 70 persen dari pendapatan. Kondisi ini tentu tidak sehat dan menjadi perhatian serius untuk dievaluasi,” tegasnya. Menurut Aulia, BUMD yang sehat seharusnya memiliki komposisi keuangan yang seimbang. Ia menyebut idealnya pembagian anggaran berada pada tiga klaster utama.
“Sekitar 30 persen untuk belanja operasional dan pegawai, 30 persen untuk kontribusi PAD, dan 30 persen untuk investasi. Ini penting agar BUMD bisa tumbuh dan berkembang,” jelasnya. Ia menekankan, minimnya investasi akan membuat BUMD stagnan. Karena itu, perusahaan daerah dengan beban operasional tinggi dipastikan akan masuk dalam evaluasi.
“Kalau tidak ada investasi baru, BUMD pasti tidak akan tumbuh. Karena itu yang belanja operasionalnya terlalu tinggi pasti kami evaluasi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Aulia juga mengaku telah menerima telaahan staf terkait kondisi empat BUMD. Ia pun telah menginstruksikan agar dilakukan langkah penanganan sesuai regulasi yang berlaku. “Saya sudah mengarahkan agar dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga dijalankan oleh Sekda selaku board,” katanya.
Tak hanya evaluasi, opsi perombakan manajemen hingga penutupan BUMD juga terbuka jika ditemukan penyimpangan serius. “Jika ada BUMD yang terkesan hanya untuk memperkaya jajaran internal. Itu akan segera kami lakukan cut loss dan menggantinya dengan pihak yang benar-benar mau bekerja untuk daerah,” tegasnya. (moe)
Editor : Indra Zakaria