PROKAL.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) atas laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota se-Kaltim yang berlangsung di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Jalan Muhammad Yamin, Samarinda, Senin (25/5/2026).
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochammad Suharyanto mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim, termasuk Kukar, memperoleh opini WTP.
Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan pemerintah daerah dinilai telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan dalam seluruh aspek material.
“Opini WTP yang kami berikan adalah hasil profesionalitas pemeriksa terkait kewajaran penyajian laporan keuangan,” ujarnya.
Meski demikian, BPK tetap menemukan sejumlah catatan dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Mochammad Suharyanto menegaskan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan harus dilakukan paling lambat 60 hari setelah laporan diterima guna memperkuat akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah.
Ia juga berharap hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, DPRD, maupun pihak terkait dalam meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menyampaikan rasa syukur atas kembali diraihnya opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.
Menurutnya, capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
“Pencapaian ini merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara baik dan akuntabel,” ujarnya, Selasa (26/5/2026).
Meski kembali meraih WTP, Aulia memastikan pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap sejumlah catatan yang diberikan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan.
Saat ini, Pemkab Kukar disebut tengah menyusun langkah tindak lanjut melalui action plan agar seluruh rekomendasi dapat segera diselesaikan.
“Ada beberapa catatan yang harus kita tindaklanjuti. Kita saat ini sudah dalam tahap membangun action plan bagaimana caranya temuan-temuan itu bisa kita tindak lanjuti dan bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Capaian WTP tersebut diharapkan menjadi momentum bagi Pemkab Kukar untuk terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memastikan setiap rekomendasi hasil audit dapat ditindaklanjuti secara maksimal. (moe)
Editor : Indra Zakaria