PROKAL.CO, TENGGARONG – Ribuan warga Kutai Kartanegara menggantungkan penghidupan dari aktivitas ekonomi di wilayah pesisir. Mulai dari sektor bongkar muat, pelayaran hingga jasa pendukung lainnya. Potensi besar inilah yang kini mulai diarahkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya mengoptimalkan sektor maritim melalui penguatan aktivitas kepelabuhanan, pengembangan kawasan pesisir, serta pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Pemkab Kukar, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kukar, serta Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kuala Samboja di Ruang Rapat Pendopo Odah Etam, Rabu (10/6/2026).
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi maritim yang berkembang di wilayah perairan Kukar. “Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mendukung penuh apa yang dilakukan oleh APBMI dalam upaya pemberdayaan warga lokal untuk terlibat dalam proses bongkar muat yang dilakukan di perairan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Sektor tersebut, ujar Aulia, telah memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. APBMI Kuala Samboja saat ini menaungi aktivitas ship to ship (STS) di Muara Jawa dan Marangkayu yang menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja lokal.
“Di dua titik tersebut, yakni STS Muara Jawa terdapat sekitar 800 pekerja dan di STS Marangkayu sekitar 700 pekerja. Artinya ada sekitar 1.500 warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki pekerjaan di sektor tersebut,” katanya.
Karena itu, penguatan sektor maritim dinilai bukan sekadar pengembangan usaha, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan perairan. “Selama itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka kami akan memberikan dukungan sesuai dengan porsi dan proporsi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Penjabat Ketua KADIN Kukar Dedy Sudarya menilai kawasan pesisir Kukar menyimpan potensi ekonomi yang masih sangat besar untuk dikembangkan. Selain membuka lapangan kerja, sektor tersebut juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Teman-teman APBMI menyampaikan berbagai informasi, data, sekaligus masukan kepada Pak Bupati mengenai potensi-potensi yang masih memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan di Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Dan Dedy menyebut, pembahasan tidak hanya menyangkut aktivitas bongkar muat, tetapi juga pemanfaatan aset daerah, penguatan ekosistem bisnis, hingga pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.
Di tengah tantangan penurunan pendapatan daerah, optimalisasi aset dinilai menjadi salah satu strategi yang dapat ditempuh pemerintah. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah potensi pengembangan Pelabuhan Amborawang melalui pola kerja sama dengan pelaku usaha.
“Kalau memang APBMI ingin masuk untuk mengelola aset tersebut, atau memiliki mitra kerja sama yang dapat diajak bersama-sama mengelola pelabuhan itu secara komersial, pemerintah daerah membuka ruang untuk itu,” jelasnya.
Dukungan tersebut mendapat respons positif dari APBMI Kuala Samboja. Ketua APBMI Kuala Samboja Loeis Subowo Saminanto menyebut pemerintah daerah menunjukkan keseriusan dalam mendorong pengembangan sektor maritim sebagai sumber ekonomi baru.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah dukungan terhadap pengembangan STS Muara Jawa untuk kegiatan ekspor, penguatan kepastian hukum kawasan DLKr dan DLKp UPP Tanjung Santan, serta pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Dalam waktu dekat saya akan membawa pihak UPP Tanjung Santan untuk menghadap Pak Bupati kembali guna membahas potensi-potensi yang bisa memberikan kontribusi PAD bagi Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujarnya.
Loeis juga mengungkapkan adanya peluang pengembangan kawasan industri maritim di wilayah Marangkayu. Di kawasan Santan Hilir, telah tersedia lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan pelabuhan dan terminal batu bara yang berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Dan pengembangan kawasan tersebut akan membuka peluang investasi yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi Kukar sebagai salah satu daerah penyangga aktivitas logistik dan industri maritim di Kalimantan Timur.
Di sisi lain, Bupati menegaskan bahwa pembangunan ekonomi pesisir harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Ia tidak ingin perkembangan kawasan strategis, termasuk yang bersinggungan dengan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN), justru membuat masyarakat sekitar tersisih dari peluang ekonomi yang muncul.
“Jangan sampai masyarakat Samboja justru menjadi miskin di daerahnya sendiri akibat perkembangan kawasan tersebut,” kata Loeis mengutip pesan yang disampaikan Bupati dalam pertemuan tersebut.
Optimalisasi sektor maritim kini menjadi salah satu peluang yang dinilai mampu memperkuat struktur ekonomi Kukar. Jika pengembangan pelabuhan, kawasan industri pesisir, dan aktivitas logistik dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan tenaga kerja lokal, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir Kutai Kartanegara. (moe
Editor : Indra Zakaria