Oleh : Riyawan S,Hut
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur bukan hanya soal perpindahan pusat pemerintahan. Di balik gedung-gedung megah, jalan baru, dan kawasan hunian modern yang terus dibangun, ada satu kebutuhan mendasar yang tidak boleh terabaikan yakni pangan.
Bayangkan ketika ratusan ribu aparatur sipil negara (ASN), personel TNI/Polri, pekerja, hingga keluarganya mulai menetap di IKN. Mereka membutuhkan beras, sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya setiap hari. Pertanyaannya, siapa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut?
Salah satu daerah yang paling diharapkan menjadi penyangga utama kebutuhan pangan IKN adalah Kutai Kartanegara (Kukar). Kabupaten ini memiliki lahan pertanian yang luas, sumber daya alam melimpah, serta posisi strategis yang dekat dengan kawasan ibu kota baru.
Namun di balik potensi besar tersebut, Kukar masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat sektor pertanian belum berkembang secara maksimal. Inilah yang membuat Kukar berada di persimpangan penting, menjadi lumbung pangan utama IKN atau justru tertinggal di tengah peluang emas yang sedang terbuka lebar.
IKN Hadir, Peluang Emas untuk Kukar atau Sekadar Jadi Penonton?
Pembangunan IKN membawa dampak ekonomi yang sangat besar bagi Kalimantan Timur. Tidak hanya menciptakan pusat pemerintahan baru, tetapi juga memunculkan pasar konsumsi yang sangat menjanjikan.
Ketika jumlah penduduk meningkat secara signifikan, kebutuhan pangan otomatis ikut melonjak. Mulai dari beras, cabai, bawang, telur, ayam, hingga produk hortikultura lainnya akan dibutuhkan dalam jumlah besar setiap hari. Di sinilah posisi Kukar menjadi sangat strategis.
Selama ini Kukar dikenal sebagai salah satu daerah dengan kontribusi terbesar terhadap produksi pangan di Kalimantan Timur. Bahkan, kabupaten ini menyumbang sekitar 42 persen kebutuhan pangan provinsi. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kukar sebenarnya sudah memiliki fondasi yang kuat untuk menjadi pemasok utama kebutuhan pangan IKN.
Selain memiliki lahan pertanian yang luas, Kukar juga didukung oleh keberadaan pasar besar di sekitarnya. Samarinda, Balikpapan, dan IKN menjadi tiga pusat permintaan yang dapat menyerap hasil pertanian dalam jumlah besar.
Kondisi ini tentu menjadi peluang ekonomi yang luar biasa bagi petani lokal. Jika dikelola dengan baik, pertanian bisa menjadi sektor unggulan baru yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif seperti pertambangan. Namun peluang besar ini tidak akan datang dua kali.
Jika Kukar gagal meningkatkan produktivitas pertanian, maka kebutuhan pangan IKN berpotensi dipenuhi oleh daerah lain. Akibatnya, petani lokal hanya menjadi penonton di tengah pasar yang sebenarnya berada tepat di depan mata mereka.
Lebih jauh lagi, ketahanan pangan bukan sekadar urusan ekonomi. Dalam konstitusi Indonesia, pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat merupakan amanat yang harus dijalankan oleh negara.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, pembangunan sektor pangan tidak boleh dianggap sebagai proyek sesaat, melainkan investasi jangka panjang yang menentukan masa depan daerah dan bangsa.
Potensi Besar, Tapi Kenapa Petani Kukar Masih Menghadapi Banyak Kendala?
Meski memiliki potensi yang luar biasa, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Salah satu tantangan terbesar adalah kondisi lahan pertanian.
Kukar memiliki banyak lahan bekas tambang yang sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali untuk pertanian. Namun sebagian besar lahan tersebut memerlukan proses reklamasi yang tidak sederhana. Tanah yang asam, minim unsur hara, dan terpapar aktivitas pertambangan membutuhkan penanganan khusus sebelum benar-benar produktif.
Jika proses reklamasi tidak berjalan optimal, maka lahan yang luas tersebut hanya akan menjadi kawasan terbengkalai yang tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Masalah berikutnya adalah logistik.
Banyak petani mengeluhkan hasil panen yang cepat rusak sebelum sampai ke pasar. Hal ini terjadi karena belum tersedianya sistem rantai dingin atau cold chain yang memadai.
Akibatnya, saat panen raya harga produk pertanian sering anjlok karena pasokan melimpah dan tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Sebaliknya, ketika produksi menurun, harga melonjak tajam sehingga masyarakat harus membeli bahan pangan dengan harga tinggi.
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah sumber daya manusia.
Sebagian besar petani masih menggunakan metode budidaya tradisional yang kurang efisien. Sementara itu, generasi muda semakin sedikit yang tertarik terjun ke sektor pertanian.
Banyak anak muda lebih memilih bekerja di sektor industri, pertambangan, atau jasa karena dianggap lebih menjanjikan dibandingkan menjadi petani.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka beberapa tahun ke depan sektor pertanian bisa mengalami krisis regenerasi.
Padahal pertanian modern saat ini sudah jauh berbeda dengan gambaran lama yang identik dengan kerja berat di bawah terik matahari. Teknologi pertanian digital, penggunaan drone, sistem irigasi otomatis, hingga pemasaran online membuka peluang baru yang jauh lebih menarik bagi generasi muda.
Sayangnya, adopsi teknologi tersebut di Kukar masih relatif terbatas.
Permasalahan lainnya adalah pemasaran hasil pertanian yang masih bergantung pada pola konvensional. Banyak petani menjual hasil panen melalui rantai distribusi yang panjang sehingga keuntungan terbesar justru dinikmati oleh pihak perantara.
Di era digital seperti sekarang, kondisi tersebut sebenarnya bisa diubah melalui pemanfaatan marketplace, platform e-commerce, dan sistem pemasaran digital yang memungkinkan petani menjangkau konsumen secara lebih luas.
Tanpa transformasi digital, petani akan semakin sulit bersaing dengan daerah lain yang sudah lebih maju dalam memanfaatkan teknologi.
Saatnya Berbenah! Ini Strategi Agar Kukar Jadi Raja Pangan IKN
Untuk menjadikan Kukar sebagai pusat pangan utama IKN, dibutuhkan langkah konkret yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Salah satu strategi yang paling penting adalah mempercepat regenerasi petani muda.
Pemerintah daerah bersama organisasi seperti KTNA, Karang Taruna, dan kelompok pemuda perlu menciptakan program yang membuat pertanian menjadi sektor yang menarik bagi generasi milenial dan Gen Z. Bantuan alat mesin pertanian modern, pelatihan agribisnis, hingga akses permodalan dapat menjadi solusi yang efektif.
Selain itu, penguatan kelembagaan petani juga harus menjadi prioritas. Gapoktan, koperasi tani, dan BUMDes perlu didorong menjadi lembaga bisnis yang profesional. Dengan skala usaha yang lebih besar, petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menjual produk mereka ke pasar modern, hotel, restoran, maupun kawasan IKN.
Strategi berikutnya adalah memperluas Gerakan Pekarangan Pangan Lestari.
Program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan keluarga, tetapi juga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Melalui peran PKK, Kelompok Wanita Tani (KWT), dan Posyandu, pemanfaatan pekarangan rumah dapat menghasilkan sayuran, cabai, buah-buahan, hingga tanaman obat yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tidak kalah penting adalah pembangunan sistem data pangan yang akurat dan selalu diperbarui. Data yang valid akan membantu pemerintah menentukan wilayah yang rentan mengalami kekurangan pangan sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, ormas, dunia usaha, serta TNI dan Polri juga perlu diperkuat.
Organisasi kemasyarakatan memiliki posisi strategis karena dekat dengan masyarakat. Mereka dapat menjadi jembatan yang menghubungkan program pemerintah dengan kebutuhan riil petani di lapangan.
Peran ormas tidak hanya sebatas mendukung kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Mulai dari pelatihan pertanian, pendampingan usaha tani, hingga pengembangan bank pangan berbasis komunitas dapat menjadi kontribusi nyata yang memberikan dampak langsung. Digitalisasi juga harus menjadi agenda utama.
Petani perlu didorong memanfaatkan teknologi untuk pemasaran, pencatatan produksi, hingga pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan platform digital, hasil pertanian Kukar tidak hanya bisa dipasarkan ke Samarinda, Balikpapan, dan IKN, tetapi juga menjangkau pasar nasional.
Keberhasilan Kukar menjadi lumbung pangan IKN tidak hanya bergantung pada luas lahan atau jumlah produksi. Faktor penentu sebenarnya adalah kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman.
Kehadiran IKN merupakan momentum bersejarah yang belum tentu terulang kembali. Jika mampu memanfaatkan peluang ini dengan baik, Kukar dapat menjelma menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pertanian modern dan berkelanjutan.
Namun jika berbagai tantangan yang ada dibiarkan tanpa solusi, maka daerah lain akan mengambil peran yang seharusnya bisa diisi oleh Kukar.
Kini pilihan ada di tangan semua pihak. Menjadi penyangga pangan utama IKN yang maju dan mandiri, atau hanya menyaksikan peluang besar berlalu begitu saja. Yang pasti, masa depan pangan Kalimantan Timur sangat bergantung pada langkah yang diambil Kukar hari ini. (*)
Editor : Indra Zakaria