Tunggakan 9 Tahun Sewa Kejutkan Ratusan Warga Perumahan Eks Tanjung, DPRD Kukar Dorong Keringanan

PROKAL.CO, TENGGARONG – Ribuan bulan tunggakan sewa Perumahan Eks Tanjung di Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggarong, berpotensi bebani warga di tengah keterbatasan ekonomi ini. DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong pertanggung jawaban berupa keringanan dari pemerintah, lantaran persoalan tersebut muncul akibat kelalaian pemerintah daerah dalam pengelolaan aset sejak kawasan itu ditempati warga pasca penertiban permukiman di kawasan Tanjung pada 2016 silam.
Kesimpulan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani bersama puluhan warga penghuni Perumahan Eks Tanjung di Ruang Banmus DPRD Kukar, Senin (22/6/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Dapil I Akbar Haka dan Desman Minang Endianto, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Camat Tenggarong, serta Lurah Mangkurawang.
Ahmad Yani mengungkapkan, persoalan tunggakan sewa mencuat setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan aset daerah tersebut.
Namun, berdasarkan hasil pembahasan bersama warga dan pemerintah daerah, DPRD menilai penghuni tidak dapat sepenuhnya dibebani atas tunggakan yang muncul selama periode 2016 hingga 2025.
“Dalam rapat tadi kami memutuskan bahwa memang terdapat kelalaian dari pemerintah daerah dalam pengelolaan Perumahan Eks Tanjung yang saat ini ditempati oleh masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, selama bertahun-tahun warga tidak pernah mendapatkan tagihan resmi maupun kepastian administrasi terkait kewajiban pembayaran sewa.
“Permasalahan ini muncul dalam kaitannya dengan temuan BPK. Dari tahun 2016 hingga 2025, masyarakat tidak mampu dan tidak sanggup membayar karena berbagai persoalan, di antaranya tidak adanya tagihan, tidak adanya perjanjian, dan berbagai persoalan administrasi lainnya,” katanya.
Karena itu, DPRD berharap Pemkab Kukar memiliki pandangan yang sama bahwa warga tidak seharusnya dibebani membayar tunggakan yang muncul akibat lemahnya pengelolaan aset daerah pada masa lalu.
“Kami memahami dan mengakui bahwa masyarakat memang tidak dapat dibebani untuk membayar tunggakan pada periode itu. Kami berharap pemerintah kabupaten juga memiliki pandangan yang sama,” tegasnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




