PROKAL.CO, TENGGARONG – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung di tengah tantangan ekonomi dan tekanan fiskal yang masih membayangi daerah.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai makna kemerdekaan saat ini bukan hanya menjaga semangat nasionalisme, tetapi juga memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk bekerja dan menggerakkan perekonomian.
Aulia mengatakan pemerintah daerah wajib hadir mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sempat mencuat di tengah kondisi ekonomi daerah.
“Kalau memaknai kemerdekaan bagi warga masyarakat, tetap semangatnya yang kita jaga. Tentunya pemerintah daerah berusaha untuk selalu mencarikan solusi-solusi yang terbaik di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat,” kata Aulia, Senin (17/8/2026).
Mulai keluarnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memberikan harapan terhadap keberlangsungan aktivitas perusahaan dan tenaga kerja di Kukar. Pemerintah daerah juga telah berkomunikasi dengan sejumlah perusahaan terkait kondisi tersebut.
“Sekarang memang kemarin isunya terkait dengan PHK. Alhamdulillah hari ini RKAB sudah mulai pelan-pelan keluar dan kami sudah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan bahwa ketika sudah ada kejelasan yang keluar. Maka proses pemutusan hubungan kerja itu tidak dilaksanakan,” ujarnya.
Bagi pekerja yang sudah terkena PHK, Aulia mengatakan terdapat peluang untuk kembali dipanggil bekerja setelah perusahaan mendapatkan kejelasan RKAB.
“Pun sudah dilaksanakan, itu akan dipanggil kembali untuk bekerja,” katanya.
Namun, pemerintah daerah tidak ingin perekonomian Kukar hanya bergantung pada lapangan kerja dari sektor perusahaan. Aulia menilai perlu ada ekosistem ekonomi yang membuat masyarakat tetap bisa memperoleh penghasilan ketika sewaktu-waktu kehilangan pekerjaan.
“Akan tetapi harapan kita bahwa ekosistem perekonomian di Kutai Kartanegara ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga biarpun misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, warga masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomiannya di luar dari pekerjaannya tersebut,” jelasnya.
Karena itu, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu instrumen yang terus dijaga pemerintah daerah. Program-program pemerintah diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
“Kalau stimulus jelas, program-program kita kan tujuannya untuk masyarakat. Bagaimana kita mengembangkan UMKM, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Program-program inilah yang tetap kita jaga,” ungkap Aulia.
Stimulus ekonomi tersebut juga tidak hanya dipusatkan di Tenggarong. Pemerintah Kabupaten Kukar berupaya menghadirkan aktivitas yang dapat menggerakkan perekonomian di kecamatan-kecamatan.
Aulia mencontohkan kegiatan pada malam akhir pekan yang digelar di sejumlah kecamatan. Selain menjadi ruang aktivitas masyarakat, kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong transaksi dan perputaran ekonomi lokal.
“Tapi kita juga, pada momen-momen tertentu, di setiap kecamatan, kita berupaya untuk menghadirkan kegiatan-kegiatan di yang bisa memacu kegiatan perekonomian di masing-masing kecamatan,” tuturnya.
Menurut Aulia, kebijakan tersebut penting karena Kukar memiliki wilayah yang luas dengan 20 kecamatan. Karena itu, stimulus ekonomi tidak boleh hanya berpusat di ibu kota kabupaten.
“Tidak hanya di Tenggarong, karena Kutai Kartanegara ini terdiri dari 20 kecamatan. Kita memikirkan semuanya sehingga semua bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Di tengah peringatan kemerdekaan, Aulia melihat kemampuan masyarakat untuk tetap bekerja, berusaha, dan mempertahankan daya beli sebagai bagian dari tantangan pembangunan saat ini.
Semangat kemerdekaan, menurutnya, harus diterjemahkan dalam upaya menjaga agar roda ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan fiskal dan ketidakpastian dunia kerja. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co