Dirgahayu Ke-81, Ketua DPRD Kukar Dorong Kemerdekaan Harus Bebas dari Ketidakadilan Fiskal

PROKAL.CO, TENGGARONG – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung ketika daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal, efisiensi anggaran, hingga persoalan dana kurang salur yang berpotensi memengaruhi ruang pembangunan dan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani memaknai kondisi tersebut sebagai pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan belum berhenti pada terbebasnya Indonesia dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan.
“Ya, tetap perlu melanjutkan perjuangan. Kemerdekaan itu kan sebenarnya bebas daripada ketidakadilan,” kata Yani usai upacara, Senin (17/8/2026).
Ia menilai kondisi efisiensi anggaran dan dana kurang salur perlu menjadi bahan evaluasi dalam memaknai 81 tahun Indonesia merdeka. Menurutnya, masih adanya persoalan tersebut menunjukkan perlunya meninjau kembali apakah pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan hak daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya.
“Tapi kalau misalnya masih ada efisiensi, masih ada dana kurang salur, berarti kan memaknai kemerdekaan ini sepertinya harus kembali lagi mereview,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki agar semangat kemerdekaan juga tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan hak masyarakat maupun daerah.
“Mungkin ada sesuatu yang kurang pas, sehingga dengan memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka, ya harusnya kan merdeka segalanya,” katanya.
Yani turut menyinggung pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak dana bagi hasil (DBH) daerah. Baginya, kepastian terhadap hak tersebut merupakan bagian dari makna kemerdekaan dalam hubungan antara pemerintah dan daerah.
“Artinya bahwa melaksanakan peraturan perundang-undangan itu, termasuk hak dana bagi hasil, ya tentu mencerminkan kemerdekaan, bukan penjajahan,” tegasnya.
Yani mengakui pernyataan tersebut cukup keras. Namun, ia menilai sikap tersebut diperlukan untuk memastikan hak masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pembangunan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




