Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dirgahayu Ke-81, Ketua DPRD Kukar Dorong Kemerdekaan Harus Bebas dari Ketidakadilan Fiskal

E
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co)
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

PROKAL.CO, TENGGARONG – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung ketika daerah masih menghadapi keterbatasan fiskal, efisiensi anggaran, hingga persoalan dana kurang salur yang berpotensi memengaruhi ruang pembangunan dan ekonomi masyarakat.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani memaknai kondisi tersebut sebagai pengingat bahwa perjuangan kemerdekaan belum berhenti pada terbebasnya Indonesia dari penjajahan. Menurutnya, kemerdekaan juga harus dimaknai sebagai perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari ketidakadilan.

“Ya, tetap perlu melanjutkan perjuangan. Kemerdekaan itu kan sebenarnya bebas daripada ketidakadilan,” kata Yani usai upacara, Senin (17/8/2026).

Advertisement

Ia menilai kondisi efisiensi anggaran dan dana kurang salur perlu menjadi bahan evaluasi dalam memaknai 81 tahun Indonesia merdeka. Menurutnya, masih adanya persoalan tersebut menunjukkan perlunya meninjau kembali apakah pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan hak daerah sudah berjalan sebagaimana mestinya.

“Tapi kalau misalnya masih ada efisiensi, masih ada dana kurang salur, berarti kan memaknai kemerdekaan ini sepertinya harus kembali lagi mereview,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki agar semangat kemerdekaan juga tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan hak masyarakat maupun daerah.

Advertisement

“Mungkin ada sesuatu yang kurang pas, sehingga dengan memperingati 81 tahun Indonesia Merdeka, ya harusnya kan merdeka segalanya,” katanya.

Yani turut menyinggung pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk pemenuhan hak dana bagi hasil (DBH) daerah. Baginya, kepastian terhadap hak tersebut merupakan bagian dari makna kemerdekaan dalam hubungan antara pemerintah dan daerah.

“Artinya bahwa melaksanakan peraturan perundang-undangan itu, termasuk hak dana bagi hasil, ya tentu mencerminkan kemerdekaan, bukan penjajahan,” tegasnya.

Yani mengakui pernyataan tersebut cukup keras. Namun, ia menilai sikap tersebut diperlukan untuk memastikan hak masyarakat tetap menjadi bagian utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Advertisement
Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

DPRD Kukar Targetkan Lima Raperda Disahkan Sebelum Akhir 2026

Paparan Ketentuan Penyusunan KUHP Pidana dan Forum Konsultasi Publik (FKP) DPRD Kukar atas lima Raperda (Elmo/Prokal.co)

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027 PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertamb

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Operasi Zebra Mahakam 2026 Kukar Berlangsung 16-29 November, Sasar Balap Liar dan Knalpot Brong 

Apel gelar pasukan Operasi Zebra Mahakam 2026 (Elmo/Prokal.co)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer