Optimalkan Penerimaan PBBKB, Bupati Kukar Bidik Pajak Daerah Tembus Rp800 Miliar di 2027

PROKAL.CO, TENGGARONG – Besarnya aktivitas pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara (Kukar) belum sebanding dengan penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang masuk ke daerah. Penerimaan dari sektor tersebut tercatat sekitar Rp500 miliar, lebih rendah dibandingkan Kutai Timur yang mencapai Rp1 triliun.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menilai kondisi itu perlu ditelusuri melalui pembenahan pendataan dan penertiban kewajiban pajak perusahaan tambang. Sebab, aktivitas produksi batu bara di Kukar membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar untuk mengoperasikan kendaraan dan alat berat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan Tim Terpadu Sektor Pertambangan oleh Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Kaltim di Gedung PKM Tenggarong Seberang, Senin (16/11/2026).
Aulia mengatakan, pemerintah daerah bersama Bapenda Provinsi Kaltim dan TGUPP melakukan sinkronisasi serta rekonsiliasi penerimaan pajak dari aktivitas pertambangan. Selain PBBKB, pembahasan juga mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan.
Menurutnya, perbedaan penerimaan PBBKB antara Kukar dan Kutai Timur menjadi perhatian karena Kukar memiliki produksi batu bara yang lebih besar. Kondisi tersebut semestinya berbanding lurus dengan kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasional pertambangan.
"Kami menyoroti perbedaan penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor antara Kukar dan Kutai Timur. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan, penerimaan dari sektor tersebut di Kutai Timur mencapai sekitar Rp1 triliun, sedangkan Kukar sekitar Rp500 miliar," ujarnya.
Aulia menduga, salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pencatatan lokasi pembayaran pajak. Selama ini, transaksi pembelian bahan bakar dan penerbitan faktur perusahaan bisa tercatat di daerah tempat kantor induk berada, seperti Samarinda atau Balikpapan, meskipun kendaraan dan alat beratnya beroperasi di Kukar.
Karena itu, dia mendorong agar penghitungan dan pencatatan penerimaan PBBKB turut memperhatikan lokasi operasional kendaraan, bukan hanya domisili perusahaan atau nomor polisi kendaraan.
"Kendaraan menggunakan bahan bakar ketika beroperasi. Oleh sebab itu, aktivitas operasionalnya perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pembenahan sistem perpajakan agar penerimaan daerah dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat," jelasnya.
Untuk memastikan kewajiban perusahaan, pemeriksaan akan dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan Bapenda Provinsi Kaltim, Bapenda Kukar, Kejaksaan, dan Kepolisian. Perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban pajak dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




