PROKAL.CO, TENGGARONG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kutai Kartanegara (Kukar) sepanjang Agustus 2026 telah membakar sekitar 915,68 hektare lahan. Hingga Rabu (26/8/2026), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar mencatat 67 kejadian karhutla di sejumlah kecamatan.
Sangasanga menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar terbesar, mencapai 340 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 304 hektare berada di Kelurahan Pendingin yang hingga kini menjadi salah satu titik kebakaran dengan durasi penanganan terlama.
Pembina Utama Madya BPBD Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah sebenarnya telah melakukan mitigasi jauh sebelum kejadian karhutla meningkat. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi dampak kemarau dan cuaca ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino.
Salah satunya melalui surat edaran Bupati Kukar yang diterbitkan sekitar Juni lalu. Surat tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan perangkat daerah terhadap kondisi cuaca ekstrem.
Mitigasi juga tidak hanya diarahkan pada potensi karhutla. Pemerintah turut mengantisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian dengan memasok air ke persawahan masyarakat yang terdampak.
“Di antara ukurannya adalah bahwa beberapa persawahan masyarakat kita yang selama ini kekeringan bisa kita support airnya, bisa kita penuhi kebutuhannya sehingga ancaman gagal panen itu bisa kita hindari,” ungkap Sunggono.
Seiring meningkatnya kejadian karhutla, pola penanganan juga diperkuat. Beberapa hari sebelum rapat koordinasi tingkat kabupaten, Sunggono telah memimpin pertemuan bersama para camat dari wilayah yang terdampak untuk memastikan pola gerak penanganan di lapangan berjalan seragam.
Dari 20 kecamatan di Kukar, sebagian besar telah terdampak karhutla. Berdasarkan data BPBD, hanya sekitar lima kecamatan yang belum terdeteksi memiliki hotspot berdasarkan data BMKG.
Namun, Sunggono mengingatkan data hotspot satelit tidak selalu menggambarkan kondisi kebakaran secara langsung di lapangan. Titik panas dapat berubah mengikuti kondisi suhu, terutama ketika udara mulai memanas pada siang hari.
“Kalau pagi, hotspot-nya nggak ada, hijau, cuma bagus. Semakin siang, semakin udara memanas, kemudian kecenderungannya hotspot-nya sudah muncul,” jelasnya.
Data sementara BPBD menunjukkan Samboja menjadi kecamatan dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 21 kasus. Muara Badak menyusul dengan 20 kejadian, sementara Tenggarong dan Sangasanga masing-masing mencatat lima kejadian.
Dari sisi luasan, setelah Sangasanga, Muara Kaman mencatat lahan terbakar sekitar 130 hektare. Kemudian Samboja 126 hektare, Muara Badak 107,25 hektare, Tabang 100 hektare, dan Muara Muntai 74 hektare.
Karhutla juga tercatat di Muara Jawa seluas 0,53 hektare, Kota Bangun 1 hektare, Loa Janan 2 hektare, Loa Kulu 3 hektare, Tenggarong 3,15 hektare, dan Tenggarong Seberang 3,5 hektare.
Sunggono menyebut Sangasanga, khususnya Kelurahan Pendingin, masih menjadi perhatian karena kebakaran berlangsung cukup lama. Selain itu, BPBD terus memonitor laporan kebakaran di Muara Badak dan Samboja.
“Yang lama volume berlangsung kebakarannya sampai hari ini kan Sangasanga, di Kelurahan Pendingin. Kemudian malam tadi saya monitor juga di Muara Badak, tadi memang saya tanyakan di Muara Badak ada, kemudian juga di Samboja,” katanya.
Untuk mempercepat respons, para camat diminta membentuk posko penanganan di wilayah masing-masing. Posko tersebut ditempatkan di kantor kecamatan dan terhubung dengan posko antar desa, sementara posko tingkat kabupaten telah lebih dahulu berjalan.
BPBD juga memiliki grup koordinasi untuk memantau perkembangan kebakaran di setiap wilayah. Ke depan, koordinasi tersebut akan diperkuat dengan melibatkan unsur Forkopimda.
Sementara itu, BPBD masih menunggu laporan dari lima kecamatan, yakni Kenohan, Muara Wis, Kota Bangun Darat, Samboja Barat dan Anggana. Karena itu, data 915,68 hektare tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah setelah seluruh laporan masuk.
Terkait status siaga bencana, Sunggono mengatakan penetapan status berkaitan dengan kebutuhan dukungan pembiayaan maupun bantuan dari pihak lain. Kukar tidak harus menetapkan status tersendiri apabila kondisi yang dihadapi telah masuk dalam status bencana yang ditetapkan secara nasional.
“Status siaga bencana itu dibutuhkan kalau memang kita perlu support pembiayaan, dukungan dari pihak lain, termasuk dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co