PROKAL.CO, TENGGARONG – Keterbatasan peralatan masih menjadi kendala relawan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kebakaran permukiman di Kutai Kartanegara (Kukar). Kondisi ini mendorong Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani meminta kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027.
Saat mengunjungi relawan di Kelurahan Sukarame, Tenggarong, Jumat (16/10/2026), Yani melihat langsung kondisi peralatan yang digunakan untuk menghadapi kebakaran. Menurutnya, kesiapan personel perlu ditunjang sarana yang memadai agar relawan dapat bergerak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
“Setelah melihat langsung, ternyata peralatan yang tersedia masih sangat terbatas. Infrastruktur pemadam kebakaran juga masih memprihatinkan. Bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya masih kurang dan perlu menjadi perhatian utama,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.
Kebutuhan di lapangan, lanjutnya, bukan hanya kendaraan pemadam. Relawan juga memerlukan selang, alat pelindung diri (APD), perlengkapan keselamatan, serta bahan bakar untuk mendukung operasional. Ketersediaan sumber air, hidran, dan tandon juga perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah yang rawan kebakaran.
Yani menegaskan, pemenuhan sarana tersebut tidak bisa menunggu sampai kebakaran terjadi. Perencanaan dan pengadaan perlu dilakukan lebih awal agar relawan tidak hanya mengandalkan kemampuan personel saat menghadapi api.
“Kita tidak boleh kalah atau menyerah terhadap bencana, termasuk kebakaran,” ujarnya.
Karena itu, DPRD Kukar akan mendorong agar kebutuhan peralatan dan infrastruktur kebencanaan masuk dalam pembahasan anggaran 2027. Yani mengatakan, peninjauan langsung dilakukan untuk melihat kebutuhan riil relawan yang perlu mendapat dukungan pemerintah daerah.
“Kami datang untuk melihat langsung kebutuhan tersebut dan memastikan dukungan melalui APBD, terutama untuk penyediaan infrastruktur kebencanaan pada 2027,” jelasnya.
Menurut Yani, sebagian kebutuhan peralatan sebenarnya telah masuk dalam anggaran tahun berjalan. Namun, jumlahnya dinilai belum mencukupi, sementara realisasi pengadaan menghadapi kendala karena dokumen pelaksanaan anggaran belum dapat digunakan sebagaimana diharapkan.
“Tahun ini sudah ada anggaran, tetapi jumlahnya masih belum mencukupi,” katanya.
Untuk jangka pendek, dukungan logistik masih dapat diberikan kepada relawan. Namun, pemenuhan kebutuhan jangka panjang memerlukan perencanaan pengadaan yang lebih terarah melalui anggaran daerah.
Yani juga menyoroti sebaran relawan yang berada di banyak kelurahan di Tenggarong. Kebutuhan serupa, menurutnya, perlu dipetakan di kecamatan lain agar dukungan peralatan tidak hanya terpusat pada wilayah tertentu.
Penyediaan sarana harus mempertimbangkan karakteristik dan risiko setiap kawasan, mulai dari akses sumber air hingga kebutuhan kendaraan dan perlengkapan pemadaman. Dengan begitu, relawan memiliki dukungan yang sesuai saat menangani kebakaran hutan dan lahan maupun kebakaran di permukiman.
“Artinya penyediaan infrastruktur penanggulangan bencana, khususnya kebakaran, harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Yani menilai kesiapan menghadapi kebakaran merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Melalui pembahasan APBD 2027, DPRD akan mendorong agar kebutuhan relawan dan infrastruktur penanggulangan kebakaran mendapat alokasi yang memadai sesuai kemampuan fiskal daerah. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co