PROKAL.CO, TENGGARONG – Program seragam gratis dalam dedikasi Kukar Idaman Terbaik terus berjalan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan bantuan berupa seragam sekolah bagi siswa baru jenjang PAUD, SD, hingga SMP mulai disalurkan melalui koperasi di masing-masing sekolah.
Kepala Disdikbud Kukar Heriansyah mengatakan, bantuan tersebut diberikan kepada seluruh siswa baru tanpa membedakan latar belakang ekonomi keluarga. Kebijakan itu diambil karena seragam merupakan kebutuhan dasar setiap peserta didik yang baru memasuki jenjang pendidikan.
“Seragam gratis tetap berjalan, baik untuk jenjang SMP, SD, maupun PAUD. Saat ini, penyaluran seragam sekolah juga sudah berjalan melalui koperasi di sekolah masing-masing,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Heriansyah menjelaskan, bantuan seragam tidak hanya menyasar siswa dari keluarga kurang mampu. Seluruh siswa baru, termasuk dari keluarga yang dinilai mampu, tetap menerima bantuan.
Menurutnya, penentuan penerima berdasarkan kondisi ekonomi keluarga berpotensi menyulitkan pelaksanaan program. Karena itu, bantuan diberikan secara merata kepada siswa baru.
“Seragam diberikan kepada siswa baru. Jadi, baik siswa dari keluarga mampu maupun kurang mampu, semuanya mendapatkan bantuan. Sebab, cukup sulit bagi kita untuk membedakan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Selain itu, seragam tersebut memang sudah menjadi kebutuhan siswa baru,” jelasnya.
Namun, bantuan tersebut dianggarkan untuk satu kali pemberian. Heriansyah menyebut, kebijakan itu mempertimbangkan kondisi efisiensi anggaran yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir.
Program seragam gratis merupakan bagian dari dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang diusung Bupati Aulia Rahman Basri dan Wakil Bupati Rendi Solihin. Program tersebut masuk dalam Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa, yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan peserta didik.
Heriansyah menyebut, dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan juga hadir melalui berbagai skema bantuan lain, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten. Untuk PAUD, misalnya, terdapat sejumlah bantuan operasional yang mendukung kegiatan pendidikan.
Ia berharap, beragam bantuan tersebut dapat memperluas akses pendidikan dan meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak.
“Harapannya, tidak ada lagi anak yang tidak bisa bersekolah karena terkendala biaya,” katanya.
Heriansyah juga mengingatkan, akses pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Karena itu, pemerintah berkewajiban menyediakan kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Sebab, sebenarnya dalam konstitusi kita, khususnya Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, negara menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat,” pungkasnya. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co