PROKAL.CO, TENGGARONG – Sampah dari aktivitas perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berpotensi menghasilkan nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kukar mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membentuk bank sampah di lingkungan masing-masing.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar Tri Joko Kuncoro mengatakan, sampah perkantoran tidak seluruhnya harus berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA). Kardus, kemasan makanan dan minuman, hingga barang bekas aktivitas administrasi masih dapat dipilah, dimanfaatkan kembali, atau dijual.
Menurut Joko, pembentukan bank sampah di setiap OPD dapat menjadi langkah awal pengelolaan sampah secara mandiri. Selain mengurangi sampah yang dibuang ke TPA, hasil pemilahan juga berpotensi memberikan pemasukan bagi pengelola.
“Kami berharap semua merasa ikut bertanggung jawab. Jangan ada pemikiran bahwa urusan sampah sudah ada petugasnya atau mereka sudah digaji. Namun, tetap diperlukan peran serta masyarakat,” kata Joko, Kamis (12/11/2026).
Salah satu OPD yang telah memulai langkah tersebut adalah Sekretariat DPRD Kukar. Bank sampah di lingkungan perkantoran itu mengumpulkan sampah terpilah agar dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai jual.
DLHK Kukar menyatakan siap mendukung OPD yang ingin membentuk bank sampah, mulai dari memberikan arahan dan pendampingan hingga membeli hasil pengumpulan sampah. DLHK memiliki bank sampah induk yang selama ini membeli sampah dari bank sampah unit di wilayah Kukar.
“Kami siap mendukung, mengarahkan, dan membantu. Bahkan kami siap membeli hasil pengelolaan dari bank sampah tersebut,” jelasnya.
Selain Sekretariat DPRD, bank sampah juga mulai terbentuk di Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Baru. Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kukar mulai menerapkan pemilahan sampah di lingkungan perkantoran.
Pengelolaan juga dilakukan terhadap arsip yang telah melalui proses pemusnahan. Arsip tersebut dikumpulkan dan ditampung di Bank Sampah Induk DLHK untuk dimanfaatkan kembali.
Tak hanya sampah anorganik, sisa makanan pegawai juga dapat diolah menjadi kompos menggunakan komposter. Dengan begitu, pengelolaan sampah perkantoran tidak hanya berfokus pada barang bekas yang memiliki nilai jual.
“Kalau memang tidak ada fasilitas pengolahan, bisa langsung dijual. Itu lebih praktis,” sebut Joko. DLHK berharap langkah sejumlah OPD tersebut diikuti perangkat daerah lainnya. Dengan pengelolaan dari sumbernya, sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi, sekaligus membuka peluang pemanfaatan barang bekas yang selama ini dianggap tidak bernilai. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co