UMKM hingga Petani Bisa Akses Kredit Rp500 Juta Tanpa Bunga, Pemkab Kukar Matangkan Skema KKIT

Elmo Satria Nugraha • Dipublikasikan Jumat, 20 November 2026 | 12:47 WIB
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri (Elmo/Prokal.co)

PROKAL.CO, TENGGARONG – Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha kecil hingga sektor produktif di Kutai Kartanegara (Kukar). Melalui Program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT), Pemkab Kukar menyiapkan skema pinjaman dengan bunga nol persen dan plafon maksimal Rp500 juta untuk membuka peluang pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, peternak, hingga nelayan.

Program yang menjadi bagian dari Dedikasi Kukar Idaman Terbaik kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin ini dirancang dengan pendekatan subsidi bunga. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tetap mengakses kredit melalui perbankan, sementara beban bunga pinjaman diupayakan ditanggung pemerintah daerah.

Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, skema KKIT memiliki perbedaan mendasar dibandingkan program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang pernah dijalankan sebelumnya. Jika program terdahulu memanfaatkan dana dividen pemerintah daerah untuk satu kali siklus perputaran kredit, KKIT diarahkan menggunakan mekanisme subsidi bunga pinjaman.

“Kalau KKI sebelumnya, metode yang digunakan adalah uang dividen kita untuk satu kali siklus putaran kredit. Sementara untuk Kredit Kukar Idaman Terbaik sekarang, harapannya pemerintah melakukan subsidi terhadap bunga pinjaman,” ungkapnya saat Selasa (17/11/2026) lalu. 

Melalui skema yang sedang dimatangkan, masyarakat nantinya mengajukan pinjaman melalui Bankaltimtara dengan ketentuan kredit perbankan. Namun, bunga yang menjadi kewajiban peminjam akan ditanggung pemerintah daerah melalui subsidi sehingga masyarakat tidak terbebani pembayaran bunga.

Aulia memberikan gambaran, apabila seseorang mengajukan pinjaman Rp100 juta dengan asumsi suku bunga perbankan 11,5 persen per tahun, maka terdapat beban bunga Rp11,5 juta dalam setahun. Komponen biaya tersebut yang direncanakan ditanggung pemerintah melalui mekanisme subsidi.

“Misalnya masyarakat meminjam Rp100 juta dan bunga yang dikenakan oleh BPD sebesar 11,5 persen, berarti ada bunga Rp11,5 juta per tahun. Bunga inilah yang ingin disubsidi pemerintah, sehingga bunga yang diterima oleh end user atau masyarakat menjadi nol persen,” jelasnya.

Dengan plafon maksimal Rp500 juta, program ini diarahkan untuk menjangkau kebutuhan pembiayaan berbagai sektor produktif. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha, sementara petani, peternak, dan nelayan memiliki peluang memperoleh dukungan pembiayaan bagi kegiatan produktif mereka.

Namun, Pemkab Kukar belum menetapkan mekanisme subsidi bunga tersebut sebagai skema yang siap diterapkan. Pemerintah masih melakukan pematangan, terutama terkait kesesuaian penggunaan anggaran daerah dengan ketentuan pengelolaan keuangan pemerintah.

Aulia menyebutkan, konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah dilakukan untuk memastikan mekanisme subsidi bunga dapat dijalankan sesuai regulasi.

“Saat ini masih kita bicarakan dengan BPK dan BPKP, apakah mekanisme seperti ini diperbolehkan atau tidak,” pungkasnya.

Melalui KKIT, Pemkab Kukar ingin memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif. Jika skema subsidi bunga dapat diterapkan, program ini diharapkan membantu mengurangi beban biaya pinjaman sekaligus memberikan ruang bagi UMKM, petani, peternak, dan nelayan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi mereka. (adv/moe)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : prokal.co
kutai kartanegara