PROKAL.CO, TENGGARONG – Koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kutai Kartanegara (Kukar) kini memiliki peluang memperoleh akses permodalan hingga Rp1 miliar melalui Program Kredit Kukar Idaman Terbaik (KKIT). Perluasan sasaran pembiayaan ini membuka kesempatan bagi lembaga ekonomi desa untuk mengembangkan usaha produktif sekaligus memperkuat perputaran ekonomi masyarakat.
Program tersebut merupakan bagian dari 17 Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik yang digagas Bupati Kukar Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah tidak hanya menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga memperkuat kapasitas koperasi dan BUMDesa sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kukar Muhammad Reza mengatakan, perluasan penerima manfaat menjadi salah satu pengembangan dari program pembiayaan yang telah dijalankan pada periode sebelumnya. Koperasi dan BUMDesa kini diberikan ruang untuk mengakses fasilitas kredit guna meningkatkan skala usaha.
“Sekarang diperluas lagi jangkauannya, terhadap koperasi maupun BUMDes,” ujar Reza.
Dalam skema tersebut, koperasi berpeluang memperoleh plafon pembiayaan maksimal Rp1 miliar. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Kredit dalam Program Kukar Idaman Terbaik.
Meski memberikan peluang pembiayaan lebih besar, pemerintah tidak serta-merta menyalurkan kredit kepada setiap pemohon. Koperasi maupun BUMDesa tetap harus melewati penilaian kelayakan, terutama terkait rencana penggunaan modal dan prospek usaha yang akan dikembangkan.
Reza menjelaskan, calon penerima perlu memiliki perencanaan bisnis yang jelas. Pemerintah akan melihat jenis usaha yang dijalankan, kebutuhan modal, perhitungan titik impas atau break even point (BEP), hingga potensi keuntungan yang dapat dihasilkan.
“Modal itu misalnya digunakan untuk meningkatkan usaha yang ada. Jadi perlu dilihat rencana usahanya, titik impasnya kapan, dan kapan usaha tersebut menghasilkan keuntungan,” jelasnya.
Menurutnya, pembiayaan harus mampu memperkuat keberlangsungan usaha, bukan justru menjadi beban baru bagi koperasi. Karena itu, peningkatan kapasitas pengelola dan pendampingan penyusunan rencana bisnis menjadi bagian penting agar dana yang diperoleh dapat dikelola secara produktif.
Salah satu peluang pemanfaatan kredit tersebut adalah mendukung penyediaan pupuk bersubsidi bagi masyarakat, khususnya petani di wilayah perdesaan. Koperasi dan BUMDesa berpotensi mengambil peran dalam penyediaan kebutuhan pertanian tersebut sepanjang memenuhi persyaratan dan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.
Keterlibatan lembaga ekonomi desa diharapkan dapat memperpendek akses masyarakat terhadap kebutuhan usaha. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dan BUMDesa berpeluang menjadi bagian dari rantai distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus mengembangkan sumber pendapatan baru.
Selain melalui KKIT, koperasi di Kukar juga memiliki peluang mengakses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kementerian Koperasi. Dinas Koperasi dan UKM Kukar dapat membantu melihat kesiapan koperasi serta memberikan rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, pembinaan BUMDesa juga dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa. Sinergi tersebut diperlukan agar pengembangan usaha dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Sebelum program disosialisasikan lebih luas, Pemkab Kukar juga akan berkoordinasi dengan pihak perbankan dan perangkat daerah terkait untuk mematangkan mekanisme pelaksanaan. Pembahasan mencakup proses pengajuan, penilaian kelayakan, hingga penyaluran pembiayaan.
Perluasan akses modal melalui KKIT ini diharapkan memberikan ruang lebih besar bagi koperasi dan BUMDesa untuk tumbuh sebagai lembaga ekonomi yang produktif. Dengan dukungan permodalan dan pengelolaan usaha yang terukur, ekonomi desa diharapkan tidak hanya bertumpu pada aktivitas ekonomi perorangan, tetapi juga ditopang kelembagaan usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. (adv/moe)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co