JAKARTA – Rencana pemerintah mengerahkan nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa ke perairan Natuna mendapat penolakan dari nelayan setempat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa penguatan kegiatan perekonomian di kawasan perairan Natuna tetap dilakukan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, di Natuna sebetulnya sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa. Namun, aktivitasnya belum maksimal. "Belum optimal, belum bermanfaat buat masyarakat," ujarnya di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, kemarin (14/1).
Salah satu penyebabnya adalah ketersediaan bahan bakar minyak yang belum tercukupi. Imbasnya, para nelayan yang beroperasi di sekitaran Natuna masih enggan merapat. Ketersediaan air bersih di SKPT Selat Lampa juga tidak memadai. Persoalan lainnya, lanjut dia, bantuan kapal yang diberikan pemerintah kepada nelayan Natuna tidak sesuai dengan kebutuhan. Spesifikasinya dinilai tidak cocok dengan kebiasaan masyarakat. "Kapal yang diberikan selama ini adalah kapal fiber yang mereka gak mau. Mereka maunya kapal kayu," tuturnya.
Berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, akan diselesaikan jajaran KKP. Rencananya, Edhy akan berkunjung bersama Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD siang ini (15/1). "Kita harus bangun nelayan-nelayan di situ dulu," kata politikus Gerindra tersebut.
Terkait larangan bagi kapal bertonase 150 Gross Tonnage (GT) yang diusulkan dicabut untuk menarik kapal besar ke Natuna, Edhy mengaku masih melakukan kajian. Sebab, larangan tersebut dikeluarkan untuk menjaga ekosistem ikan agar tidak terlalu diekploitasi. "Itu kan sustainable laut kita, keberadaan ikan kita. Presiden kita tidak setuju kalau kita kasih seluas-luasnya," terangnya.
Karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Agar ada jalan tengah yang bisa diambil. "Kita akan uji publik ke lapangan," ungkapnya. Sebelumnya, larangan beroperasi bagi kapal bertonase 150 GT disinyalir sebagai salah satu penyebab minimnya kapal Indonesia merapat ke ZEE Natuna. Padahal, kapal besar diperlukan mengingat kondisi perairan Natuna yang berada di laut lepas.
Di lain sisi, rencana pemerintah mengirim nelayan dari Pantai Utara (Pantura) Jawa terus dimatangkan. Aliansi Nelayan Indonesia yang mengajukan diri untuk mengirim nelayan dan kapal ikan ke Natuna Utara menyampaikan bahwa mereka sudah memberikan data-data kapal kepada pemerintah. Secara keseluruhan, tidak kurang dari 447 kapal sudah dinyatakan siap berangkat. Dari angka tersebut, 177 di antaranya merupakan kap besar dengan bobot di atas 100 GT. Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono menuturkan, saat ini pihaknya mengutamakan kapal berbobot besar yang berangkat ke Natuna Utara.
"Kami komitmen temen-temen siap untuk berangkat," terang dia. Menurutnya, seluruh permintaan disampaikan oleh nelayan-nelayan Pantura sudah disampaikan kepada pemerintah. Mulai kemudahan perizinan, jaminan pembeli, faktor keamanan dan keselamatan, subsidi bahan bakar, sampai kesediaan nelayan di Natuna atas kedatangan mereka.
Dari permintaan-permintaan tersebut, Riyono menyampaikan bahwa subsidi BBM termasuk yang belum pasti. Apakah akan diberikan atau tidak. "Pertamina siap nggak menyiapkan BBM yang usulan KKP adalah (nelayan Pantura) yang berangkat ke Natuna itu diberikan harga BBM bersubsidi," terang dia. Menurut dia, kesepakatan terkait subsidi dan harga BBM untuk kapal nelayan dari Pantura akan dibahas lebih lanjut. "Masih nunggu koordinasi antara dirjen migas dengan Pertamina," tambahnya.
Berkaitan dengan alat tangkap, Riyono menyampaikan bahwa itu tidak dipersoalkan oleh pemerintah. Lantaran kedatangan nelayan Pantura ke Natuna Utara bukan sekedar untuk mencari ikan, dia menyebut, alat tangkap bisa tidak dipermasalahkan. "Sekarang ini misi kita, misinya adalah misi bersama. Alat tangkap apa pun silakan ke sana. Selama ini dalam tanda kutip mengusir nelayan-nelayan China," bebernya.
Selanjutnya, rencana pemerintah mengirim nelayan Pantura ke Natuna Utara bakal dimatangkan oleh tim kecil. Kemarin, mereka sudah mulai melaksanakan rapat untuk memastikan, siapa, kapan, serta kapal mana saja yang akan berangkat ke Natuna Utara. "Kami masuk tim kecil itu untuk finalisasi kapan, bagaimana, dan siapa yang duluan," terang dia. (syn/far/oni)
Editor : izak-Indra Zakaria