JAKARTA– Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 8 Februari. Pertimbangannya, angka penularan Covid-19 masih tinggi.
Menko Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan, dari hasil monitoring, 29 di antara 73 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM masih berisiko tinggi. Lalu, 41 kabupaten/kota berisiko sedang dan 3 berisiko rendah. ’’Tujuh provinsi yang sudah melakukan PPKM adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, dan Bali,’’ ujar Airlangga (21/1).
Kasus mingguan Covid-19 di 52 kabupaten/kota, kata dia, masih mengalami kenaikan. Penurunan terjadi di 21 kabupaten/kota lainnya. ’’Sementara tingkat kesembuhan 81,1 persen; tingkat kematian 2,9 persen; dan positivity rate 16,6 persen,’’ ucapnya.
Menindaklanjuti keputusan tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan mengeluarkan instruksi menteri. Setiap gubernur diharapkan dapat mengevaluasi berdasar tingkat kesembuhan, kematian, positivity rate, dan bed occupancy ratio (BOR).
Secara terpisah, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah menyatakan, saat ini sudah 9 di antara 34 provinsi di Indonesia dengan tingkat hunian rumah sakit (BOR) di atas 70 persen. Yaitu, seluruh provinsi di Jawa (Banten, Jakarta, Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah) serta Kalimantan Timur, Lampung, dan Sulawesi Tengah.
Banten mencatat BOR paling kritis dengan angka 87,42 persen. Disusul Jakarta 86,70 persen dan Jogjakarta 83,07 persen. ’’Yang kita inginkan sesuai standar WHO, yakni di bawah 70 persen. Karena kenaikan (BOR, Red) signifikan bisa berimbas pada banyak hal,’’ jelas Dewi.
Sementara itu, daerah dengan BOR di atas 50 persen, tapi masih di bawah 70 persen, berada di delapan provinsi. Yakni, Bali, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Kalsel, Sulut, NTT, serta Kalteng. ’’Daerah-daerah ini berwarna kuning. Angka keterpakaian di atas 50 persen, tapi di bawah 70 persen. Tetap harus hati-hati karena tiba-tiba bisa naik,’’ ujar Dewi.
Pemerintah telah berusaha menambah tempat tidur di rumah sakit rujukan. Namun, angka BOR tetap saja mepet. ’’Kita sudah coba mempersiapkan. Jangan sampai jumlahnya segitu-segitu aja. Jangan sampai kenaikan kasus tinggi, jumlah bed-nya tidak bisa mengejar,’’ jelasnya.
Respons Daerah
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan, sesuai dengan arahan gubernur, pemerintah provinsi akan melaksanakan kebijakan perpanjangan PPKM tersebut. ’’Kami menghormati keputusan itu,’’ ujarnya.
Saat ini 11 daerah di Jawa Timur ditetapkan sebagai area pelaksanaan PPKM. Jumlah tersebut bisa berubah. Sebab, ada satu daerah yang kini berstatus zona kuning, yakni Kota Batu. Lalu, ada daerah yang menjadi zona merah seperti Ponorogo, Magetan, dan Trenggalek. Satgas Covid-19 Jawa Timur sedang membahas perihal perluasan area sesuai dengan status terbaru zona daerah.
Dari Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan perpanjangan masa PPKM sesuai keputusan pusat. Artinya, PPKM yang saat ini dilakukan di 35 kabupaten/kota se-Jateng akan diperpanjang. Pihaknya kini menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. ’’PPKM tentu untuk menekan angka persebaran Covid-19,’’ kata Ganjar seperti dilansir Radar Semarang.
Menurut dia, pemberlakuan PPKM di Jateng belum berdampak signifikan terhadap penurunan kasus Covid-19. Selama berlangsungnya PPKM jilid I, jumlah kasus aktif dan kematian akibat Covid-19 di Jateng mengalami peningkatan.
Data Pemprov Jateng, pada pekan pertama Januari 2021 atau sebelum PPKM diterapkan, pertambahan kasus aktif Covid-19 selama sepekan mencapai 7.620 orang. Lalu, jumlah kasus kematian Covid-19 selama pekan pertama Januari mencapai 500 orang. Jumlah itu justru naik pada pekan kedua atau saat PPKM diterapkan. Yakni, 7.830 kasus aktif selama sepekan dan 503 kasus kematian.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng Yulianto Prabowo menambahkan, dua pekan masa pemberlakuan PPKM di Jateng belum memberikan efek perubahan perilaku masyarakat. Jumlah kasus harian Covid-19 di Jateng juga belum terlihat menurun. ’’Pak Gubernur sebenarnya juga sudah mengusulkan perpanjangan PPKM dan sekarang terealisasi,’’ tuturnya.
Kondisi serupa terjadi di Jogjakarta. Radar Jogja melaporkan, Gubernur DIJ Sri Sultan Hemangku Buwono X (HB X) kemarin menyatakan bahwa tidak ada pilihan selain mengikuti perpanjangan PPKM. Sebab, kasus harian sangat mengkhawatirkan. Setiap hari angka positif Covid-19 di Jogja hampir selalu menyentuh angka 300 kasus. Bahkan sejak diterapkannya PPKM.
Kemarin kasus positif di Jogja bertambah 456 orang. Jumlah itu menjadi rekor pertambahan kasus positif terbanyak di Jogja. ’’Total saat ini kasus positif virus korona yang terkonfirmasi menjadi 18.258 kasus,’’ kata Juru Bicara Pemprov DIJ untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih.
Sultan menyinggung perilaku masyarakat di awal pandemi yang sekarang tidak ada lagi. Terutama kesiapan di level kampung maupun desa dengan memasang portal-portal. ’’Saya keliling-keliling sekarang ini rupanya tidak ada yang seperti itu lagi,’’ jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengatakan, PPKM pasti akan berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke Bali. ’’Kami dihadapkan pada situasi yang dilematis, tapi sejak awal kita sepakat bahwa kesehatan masyarakat merupakan prioritas. Harapan kita, diperpanjangnya PPKM bisa menekan angka penderita Covid-19 di Bali,’’ katanya seperti dikutip Radar Bali.
Pada bagian lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan, kalangan pengusaha menyayangkan perpanjangan PPKM oleh pemerintah. Menurut Shinta, PPKM di Jawa dan Bali akan menciptakan kontraksi atau pelemahan pertumbuhan perdagangan dalam negeri. ’’Padahal, pemerintah menginginkan konsumsi dalam negeri bisa menggeliat,’’ ujar Shinta. (agf/deb/tau/dee/lyn/riq/ewb/kur/feb/c19/fal)
Editor : izak-Indra Zakaria