SURABAYA – Kabar viral soal dugaan permohonan sumbangan oleh tim kampanye pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin terhadap salah satu badan usaha milik negara (BUMN) mendapat atensi dari Bawaslu. Kemarin (19/3) lembaga pengawas itu telah menyelesaikan sejumlah agenda pemeriksaan. Hasilnya diputuskan, kasus itu dihentikan. Selain karena tidak terbukti, surat tersebut sudah dibantah tim kampanye paslon nomor urut 01 itu.
Kabar tersebut mencuat pasca beredarnya surat dari tim kampanye Jokowi-Ma'ruf di Gresik di media sosial. Surat itu berisi permintaan sumbangan konsumsi yang diajukan kepada salah satu BUMN untuk rencana kegiatan deklarasi yang dihadiri cawapres Ma'ruf Amin di salah satu kawasan perumahan di Kota Gresik 18 Maret lalu. Namun, dalam perkembangannya, ternyata acara tersebut dibatalkan. Pada hari yang sama, Ma'ruf hadir dalam acara harlah NU.
Hanya, surat itu sudah beredar di lini masa. Bawaslu lantas memutuskan melakukan klarifikasi. ’’Kami sudah minta Bawaslu kabupaten untuk menindaklanjutinya. Semua pihak sudah diklarifikasi,’’ kata Komisioner Bawaslu Jatim Aang Kunaifi kemarin.
Lantas, bagaimana hasilnya? Dari hasil pemeriksaan, pengawas pemilu tidak menemukan adanya unsur pelanggaran. Ada sejumlah penyebab. Di antaranya, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf membantah pernah mengeluarkan surat tersebut. Selain itu, diketahui acara tersebut dibatalkan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf kabupaten itu. ’’Sehingga masalah tersebut tidak bisa dilanjutkan,’’ katanya.
Sementara itu, Tim Kampanye Daerah (TKD) Kabupaten Gresik membenarkan bahwa pihaknya sudah dimintai klarifikasi oleh Bawaslu setempat. Mereka membantah pernah mengirimkan surat tersebut. ’’Sudah kami buatkan bantahan resmi. Kami sama sekali tidak mengeluarkan maupun mengirimkan surat itu,’’ kata Ketua TKD Kabupaten Gresik Mujid Riduan kemarin.
Sebab, rencana pergelaran kampanye pada 18 Maret lalu tersebut sudah dibatalkan. Pembatalan itu juga sudah dilaporkan ke KPU-Bawaslu maupun polres. ’’Memang Pak Ma'ruf Amin hadir di Gresik pada tanggal tersebut. Tapi, itu murni acara peringatan harlah NU. Kami tidak terlibat dalam kegiatan tersebut,’’ katanya.
Mengenai beredarnya surat itu ke publik, Mujid mencurigai keaslian surat tersebut. ’’Sebab, surat itu tidak ada tanda tangan basahnya,’’ kata politikus PDIP Gresik tersebut. (ris/c22/agm)
Editor : izak-Indra Zakaria