Perusahaan Dinilai Kurang Peduli, Banyak Karyawan Belum Terdaftar BPJSTK

nicha-Nicha JKT • Dipublikasikan Selasa, 26 Maret 2019 | 13:42 WIB
(foto : ilustrasi / dok.Jawa Pos)
(foto : ilustrasi / dok.Jawa Pos)

CILOTO—Direktur  Jaminan Sosial, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI) dan Jamsos, Wahyu Widodo mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak perusahaan yang kurang peduli terhadap hak karyawannya terutama dalam hal jaminan seosial ketenagakerjaan.

Padahal, keikutsertaan perusahaan dan seluruh pekerja perusahaan baik swasta maupun Badan Usaha Nasional (BUMN) dalam program BPJS Ketenakerjaan dan BPJS Kesehatan merupakan amanat UU 24/2011 tentang BPJS.

Pasal 14 UU 24 / 2011 menyatakan, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Pasal 15 UU yang sama, ayat (1) menyatakan, pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJSsesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Selanjutnuya, Ayat (2) menyatakan, pemberi kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pasal 17 ayat (1) UU yang sama menyatakan, pemberi kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis dan atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.

Wahyu menyebutkan, sampai saat ini anggota BPJSTK sebanyak 29 juta orang termasuk tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Karenanya, Wahyu menilai bahwa program ini masih jauh dari kata sukses meskipun dirinya tidak menyebutkan berapa jumlah perusahaan yang masih ‘bandel’ terkait pendaftaran BPJSTK ini.

“Ya baru sekitar 29 juta orang karyawan yang terdaftar BPJSTK. Ini memang harus ada kesadaran dari perusahaan juga,” kata Wahyu saat ditemui Kaltim Post di acara Sarasehan Forum Wartawan Ketenagakerjaan, belum lama ini.

Sebelumnya Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Sugeng Priyanto  mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan memiliki keterbatasan sehingga masih banyaknya perusahaan yang bandel. Permasalahan utama, kata dia, adalah kurangnya jumlah ketenagakerjaan dibanding jumlah perusahaan yang harus diawasi. “Jumlah pengawasan ketenagakerjaan kami hanya 1.600 orang, sementara perusahaan yang harus diawasi banyak sekali. Kita ingin ada penambahan pengawasan ketenagakerjaan,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Sugeng, ini menjadi tantangan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan sampai saat ini. “Kami akan terus sosialisasi dan mengajak semua perusahaan dan masyarakat agar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. (sar/pro)

Editor : nicha-Nicha JKT