Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko membantah keterangan yang disampaikan oleh Sulman Aziz. “Tidak benar,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan koran ini kemarin.
Dia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tegas memerintahkan setiap personel Polri untuk netral.
Trunoyudo juga menyampaikan bahwa mutasi terhadap AKP Sulman Aziz merupakan hal biasa. “Mutasi hal biasa dalam organisasi dan sebagai penyegaran juga di tubuh Polri,” terang dia.Apalagi, sambungnya, Sulman sudah menduduki jabatan tersebut kurang lebih dua tahun.
“Semua jabatan ada batasannya, tidak mungkin selamanya,” tambahnya. Kapolres Yakin Tak Akan Terjadi di Bogor. Di tempat terpisah Kapolres Bogor AKBP A M Dicky menyakini peristiwa di Garut tidak akan terjadi di Kabupaten Bogor.
“Kita netral dong. Kita juga enggak nyoblos,” begitu kata Dicky saat dihubungi Radar Bogor. Dicky melanjutkan, pihaknya selalu mengantisipasi aparat di wilayah agar tidak condong ke salah satu pasangan calon (paslon). “Yah kita ingatkan dan lakukan monitoring saja,” urainya.
Sebelumnya diberitakan, mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut, AKP Sulman Aziz mengadukan mutasi dirinya yang dianggap berbau politis.
Perwira polisi itu merasa dilengserkan dari jabatan nya karena tak mau mendukung capres cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Namun, para petinggi Polri langsung membantah tudingan tersebut.
“Mungkin setelah pernyataan saya ini, saya akan ditangkap atau ditahan oleh Propam, tapi saya sudah siap,” ujar Sulman Aziz.
Raut wajah mantan Kapolsek Pasirwangi, Polres Garut terlihat agak sedikit tegang. Matanya tampak berkaca-kaca ketika mengungkapkan ‘keganjilan’ dalam proses mutasi jabatan yang dialaminya.
Pada Kamis (28/3) lalu, Sulman resmi dilepas dari jabatannya sebagai Kapolsek Pasirwangi. Dia dipindah tugas ke Polda Jawa Barat sebagai Kanit Seksi Pelanggaran Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas di sana.
“Saya merasa telah dizalimi, telah disakiti, termasuk keluarga saya, istri dan anak saya,” ujarnya di kantor Lokataru di Jakarta Timur, kemarin (31/3).
Sulman lantas menjelaskan, kronologi kenapa dirinya sampai dimutasi. Menurutnya, itu berawal dari foto dirinya bersama sejumlah tokoh agama Pasirwangi dalam sebuah acara deklarasi dukungan terhadap capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.
Acara itu dilaksanakan pada 25 Februari lalu. Dia menyebut, foto itu sengaja diambil sebagai bagian dari dokumentasi acara dan bahan laporan ke Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.
“Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah saya tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan,” ungkap perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) itu. Namun, foto itu ternyata berbuntut pada pemeriksaan 20 anggota Polsek Pasirwangi oleh Propam Polda Jabar beberapa hari setelah acara.
Para anggota itu mengaku ditanya tentang hubungan Sulman dan tokoh pendukung Prabowo-Sandi di Pasirwangi. “Artinya, mereka (Propam Polda Jabar) mencurigai saya ada permainan dengan ketua panitia (deklarasi Prabowo-Sandi),” tuturnya.
Sulman juga meyakini bahwa mutasinya tersebut diduga kuat berhubungan dengan sikap tegasnya menolak perintah Kapolres Garut melakukan penggalangan dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 01.
Dia menyebut perintah itu secara langsung disampaikan kapolres dalam forum rapat di Mapolres Garut pada Februari lalu, sebelum kegiatan deklarasi di Pasirwangi.
“Saya enggak tahu apakah itu perintah estafet dari atas. Tapi saya diperintahkan beliau (Budi Satria Wiguna) agar kita berpihak pada paslon nomor 01,” ungkap pria yang kemarin mengenakan kaus berkerah warna gelap itu.
“Ada ancaman juga, kalau paslon itu (01) kalah di wilayah polsek masing-masing, maka kapolsek akan dimutasikan atau dikotakkan,” ucapnya dengan suara lantang.
Dari rentetan peristiwa itu, perwira polisi yang sudah 27 tahun mengabdi itu meyakini ada yang tidak beres dengan pemindahan dirinya ke Polda Jabar.
Termasuk, netralitas Kapolres Garut yang beberapa kali memerintahkan para kapolsek untuk menggalang dukungan salah satu pasangan capres-cawapres.
“Saya tidak punya kemampuan untuk melakukan penggalangan (dukungan),” katanya.
Setelah menyampaikan keganjilan tersebut, Sulman pun ikhlas bila kemudian berhadapan dengan Propam Polda Jabar.
Namun, terlepas dari hal itu, dia berharap semua polisi di seluruh Indonesia berani menolak perintah pimpinan yang salah. Misal, perintah menggalang dukungan untuk memenangkan salah satu paslon. Atau menggembosi acara salah satu paslon.
“Jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Kami adalah patriot bangsa, penegak hukum, yang harus bekerja sesuai dengan harapan daripada rakyat,” tutur perwira kelahiran Bengkulu tersebut.
Pengakuan AKP Sulman Aziz Menjawab Kegelisahan Masyarakat
Di tempat yang sama, Direktur Lokataru Foundation Haris Azhar menyatakan bahwa pengakuan Sulman merupakan bagian dari menjalankan profesionalitas sebagai seorang polisi.
Menurut dia, pengakuan itu menjawab kegelisahan masyarakat tentang banyaknya informasi yang menyebut bahwa polisi tidak lagi netral dalam pilpres.
“Apa yang dilakukan polisi seperti Pak Sulman ini adalah polisi yang benar yang meminta polisi lain supaya profesional dan netral,” ungkap mantan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) tersebut.
“Kenapa saya mendukung, karena apa yang dilakukan polisi ini (Sulman) benar,” imbuhnya.
Haris menyebut bahwa dirinya akan menyampaikan secara resmi kepada Ombudsman RI terkait dengan persoalan netralitas ini.
Menurut dia, Ombudsman harus menindaklanjuti laporan tersebut guna memperbaiki netralitas dan profesionalitas Polri di masa mendatang.
“Inisiatif seperti ini adalah hal yang baik, polisi sebagai institusi besar harusnya menerima masukan ini dan siap diperiksa,” ujarnya.
Haris mengingatkan Polri untuk tidak menerapkan standar ganda dalam pilpres kali ini. Dia berharap, polisi benar-benar netral dan adil, khususnya dalam pilpres seperti sekarang ini.
“Saya dan Pak Sulman tidak dalam kapasitas dukung 01 atau 02, tetapi saya mau mengingatkan lagi bahwa polisi itu milik rakyat dan dia punya tugas untuk melayani publik bukan berpihak pada kekuasaan,” tegasnya. (tyo/syn/wil/radarbogor/pojoksatu)
Editor : izak-Indra Zakaria