Pemilihan umum presiden (pilpres) tinggal menghitung hari. Berbagai cara dilakukan elite politik untuk bisa memenangkan kontes lima tahunan itu. Seperti Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Alih-alih mensosialisasikan program capresnya dan mengajak pemilih ke tempat pemungutan suara, dia memilih menyampaikan hal kontroversial terkait People Power.
Minggu (31/3) di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Amien mengatakan, Apel Siaga Umat 313 itu digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Saat itu, Mantan Ketua MPR itu siap menggelar People Power, karean aksi itu menurutnya bagian dari demokrasi.
“Kalau nanti terjadi kecurangan (pemilu), kita enggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Enggak ada gunannya, tapi kita (pakai) people power,” tegasnya.
Amien juga mengatakan, kekecewaan terhadap MK terjadi pada Pilpres 2014. Saat itu, dia mendukung kubu capres-cawapres Prabowo-Hatta Rajasa. Hasil pemilu menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pemenang dan berhak menjadi presiden. Timnya lantas mengajukan gugatan ke MK terkait perselisihan hasil pilpres. Namun, semua gugatannya ditolak.
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono angkat bicara soal pernyataan Amien Rais itu. Dia menegaskan, kalau ucapan Amien bisa dianggap masuk dalam kategori Contempt of Court. Dengan kata lain, Amien Rais dianggap sudah meremehkan martabat dan kehormatan sebuah lembaga peradilan.
Bahkan, sikap tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah penghinaan serius. Amien dalam pernyataannya dianggap menafikan kerja keras MK sebagai lembaga peradilan yang selama ini terus berusaha menguatkan kepercayaan publik.
“Ini jelas bisa masuk kategori Contempt of Court terhadap MK sebagai lembaga peradilan,” ungkap Fajar saat dikonfirmasi, Senin (1/4).
Fajar mengaku sangat menyesalkan pernyataan Amien. Sebab, menyiratkan membawa perkara kecurangan Pemilu ke MK tidak lagi ada gunanya. Padahal, publik mengetahui bahwa Amien Rais pernah memimpin MPR RI ketika melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945.
“Termasuk di dalamnya menggagas dan mengesahkan pembentukan MK dengan segenap kewenangannya. Salah satu kewenangan MK ialah memutus sengketa hasil Pemilu,” tuturnya.
Fajar juga mengaku dirinya tak memahami, mengapa Amien dengan semua keterlibatannya itu bisa berucap demikian. MK sangat menyesalkan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu. “Ini yang membuat kita sulit mengerti logika berpikirnya, dan tentu saja menyesalkan pernyataan tersebut,” imbuhnya.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno mengatakan Amien Rais sebaiknya berhati-hati dengan stetmennya. Sebab, saat ini jelang pencoblosan. Salah statement bisa membuat tensi persaingan semakin panas. Termasuk, mengajak orang untuk percaya bahwa ada kecurangan meski Pemilu belum berlangsung.
Mestinya, menurut Adi, menjelang pencoblosan ini, Amien Rais melakukan statement-statement lebih bijak dan kondusif. Misalnya ajakan untuk tidak golput. Termasuk ajakan untuk aparatur sipil negara (ASN) netral tidak keberpihakan. “Jadi bukan malah mengitimidasi dengan membuat massa marah. Karena yang berkaitan dengan pemilu enggak bisa diselesikan dengan pengerahan massa,” katanya.
Adi menambahkan saat ini terjadi ketegangan di masyarakat di tingkat bawah. Sehingga apabila terjadi statement-statement yang dinilai tidak meneduhkan. Maka masyarakat bisa tersulut dan bereaksi.
“Membuat potensi keributan akan terbuka. Pilpres sudah membuat orang-orang jadi sumbu pendek. Disulut dikit, meledak,” tuturnya.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menilai, apa yang disampaikan Amien memang bisa menjadi warning kepada KPU untuk tidak memihak. Namun, Amien Rais juga harus memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adanya sengketa pemilu dalam UU Nomor 7/2017 dapat diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diselesaikan.
“Indonesia negara hukum, apabila ada persoalan maka harus dikembalikan lagi ke koridor hukum. Tidak dengan cara-cara jalanan seperti itu,” ujar Ujang.
Menurut Ujang tidak boleh adanya tudingan yang sifatnya propaganda ke masyarakat dengan tujuan medelegitimasi hasil pemilu 2019. “Ini tidak boleh menuduh orang lain tidak benar, menuduh KPU tidak netral. Penggiringan opini memang sebaiknya tidak terjadi. Termasuk juga penggiringan opini menjadi alat intuk mendelegitimasi KPU,” pungkasnya.
PAN Tidak Satu Suara
Partai Amanat Nasional (PAN) tampaknya lebih memilih untuk berhati-hati mengikuti ajakan people power Amien Rais. Bisa jadi, karena hasil survey yang muncul belakangan ini tidak menguntungkan Paslon 02 Prabowo-Sandi. Mayoritas hasilnya menunjukkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf. Termasuk survei PollMark yang bekerjasama dengan DPP PAN di 73 Dapil.
Hasilnya, Jokowi-Ma’ruf meraih 40,4 persen dan Prabowo-Sandiaga 25,8 persen. Survei PollMark menempatkan 33,8 persen untuk undecided voters. Sementara untuk partai, lembaga yang dikomandoi Eep Saefulloh Fatah itu menempatkan PDIP sebagai partai dengan pemilik terbanyak yakni 28,6 persen. Diikuti Gerindra 14,1 persen, Golkar 13,3 persen, PKB 11,5 persen, Demokrat 6,9 persen, PAN 5,9 persen, Nasdem 5,6 persen, PKS 4,6 persen, PPP 4,5 persen, Perindo 2 persen, Hanura 1,1 persen, PSI 0,6 persen, PBB 0,5 persen, Berkarya 0,4 persen, PKPI 0,2 persen, dan Garuda 0,1 persen.
Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Bara Hasibuan menegaskan, partainya tak akan ikut dengan wacana people power versi Amien Rais. Bagi dia, ancaman itu sangat berbahaya bagi demokrasi.
“PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” kata Bara ketika dikonfirmasi, Senin (1/4).
People power, menurut Bara, hanya relevan sebagai cara untuk melawan kekuasaan otoriter. Di sebuah demokrasi, cara tersebut tidak relevan. Kecuali kalau kekuasaan demokratis itu melakukan hal-hal yang melecehkan prinsip-prinsip demokrasi.
“Kami tidak lihat itu di Indonesia sekarang,” ungkapnya.
Di sisi lain, dia menyatakan PAN masih percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen. Bagi dia, KPU telah bekerja keras untuk memastikan semua tahapan pemilu berlangsung fair dan transparan.
“Memang ada kekurangan, tapi kami lihat KPU cepat memberikan respons dan ambil langkah cepat untuk perbaikan seperti pada DPT bermasalah. Kalau ada indikasi pelanggaran atau kecurangan, kami akan ambil langkah seperti yang tercantum di UU Pemilu, yaitu dengan membawa kasus ke MK,” tutur dia.
Lagipula, Bara menilai, kecurangan pemilu secara masif, terorganisasi, dan terstruktur sangat sulit dilakukan pada pemilu kali ini. Apalagi nantinya akan ada lembaga pemantau internasional yang memonitor pemilu.
“Ide people power dalam konteks sengketa pemilu juga sama saja dengan melecehkan prinsip rule of law karena UU Pemilu mengatur mekanisme sengketa lewat jalur MK,” pungkasnya.
Sementara, mantan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo menilai, pernyataan Amien Rais soal people power merupakan bentuk kegelisahan mengenai maraknya indikasi kecurangan pemilu 2019. Itulah kenapa Amien yang juga mantan Ketua Umum PAN itu perlu menyampaikan pesan yang agak keras.
Salah satu contoh dugaan kecurangan pemilu yang terbaru adalah adanya dugaan pengerahan massa yang dilakukan oleh Kapolres Garut. Padahal, dalam aturannya, kepolisian harus netral pada pemilu 2019. “Berita kasus pengarahan Kapolres Garut itu adalah satu dari sekian banyak bukti mengapa Pak Amien sampai perlu bersuara keras soal people power,” ujar Drajad
Dia meminta seluruh pihak untuk tidak meragukan Amien Rais sebagai penjaga demokrasi. Sebagai sosok yang dijuluki bapak reformasi, dia mengingatkan kalau MK, KPU, Bawaslu, dan Polri bisa seperti ini juga merupakan hasil reformasi. ’’Mereka diharapkan menjadi penjaga gawang demokrasi, politik yang bersih dan penegakan hukum yang adil,” ungkap dia. (jpc)
Editor : izak-Indra Zakaria