JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan fitur video dan foto pada 22 hingga 25 Mei lalu menuai banyak kritik. Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana untuk lebih mengetatkan peraturan pada pemilik platform media sosial.
Selama ini Kemenkominfo memiliki mesin pengais konten internet bernama Ais. Namun, mesin yang dibangun dengan biaya Rp 200 miliar itu hanya bisa menjelajahi dan mendeteksi konten negatif berbasis web atau tautan URL. Ais tidak bisa menjangkau konten negatif yang berada di platform media sosial dan perpesanan instan seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan WhatsApp.
Kemenkominfo hanya bisa mengandalkan laporan dan aduan konten dari masyarakat serta pemantauan langsung. Jika konten negatif ditemukan, Kemenkominfo akan menegur dan mengingatkan pihak pengelola platform agar menghapus konten negatif tersebut.
Menteri Kominfo Rudiantara mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan peraturan khusus yang akan mendorong kepatuhan pengelola dalam mendeteksi dan membersihkan konten negatif yang ada di platformnya. ”Sudah disiapkan revisi peraturan pemerintah. Termasuk pengenaan denda bagi platform yang melanggar dan tidak menjalankannya,” jelas Rudi kepada Jawa Pos kemarin (26/5).
Sejauh ini, kata Rudi, dasar pijakan untuk menjalankan aturan pengontrol berita hoaks dan konten negatif adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. PP tersebut nanti juga bersandar pada UU itu.
Anggota Komisi I DPR Roy Suryo menegaskan bahwa apa pun alasannya, pemblokiran atau pembatasan masal media sosial tidak boleh dilakukan pemerintah. Menurut pria yang dikenal sebagai pakar telematika itu, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menangkal persebaran berita hoaks dan konten negatif. ”Saya khawatir ini menjadi preseden tidak baik. Pemerintah bisa melakukannya lagi di masa depan,” kata Roy kemarin.
Menurut Roy, cara mencegah penyebaran hoaks adalah mengawasi dan membatasi gerak para penyebar berita tersebut. Termasuk dengan cara menangkap dan menghukum para penyebar berita bohong. ”Ini gunanya unit Kejahatan Siber di Polri dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara, Red),” terangnya.
Sebagaimana diketahui, saat perlambatan medsos terjadi, masyarakat ramai-ramai men-download dan memasang virtual private network (VPN) untuk bisa mengakses medsos dengan normal. Sudah jamak diketahui bahwa pengguna VPN rentan terhadap pengambilan data secara tidak sah.
Padahal, menurut Roy, negara belum memiliki payung hukum yang kuat dalam perlindungan data pribadi. Saat ini, kata Roy, pemerintah belum menyetorkan draf final RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Seandainya saat ini RUU tersebut sudah menjadi UU, masyarakat yang mendapati data pribadinya diambil secara tidak sah bisa menggugat provider VPN secara hukum.
Lagi-lagi, kata Roy, pemerintah menawarkan solusi yang simpel dalam hal itu. ”Memang gampang tinggal mengimbau masyarakat untuk uninstall, tapi berapa banyak data yang sudah bocor kan kita tidak tahu,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi merespons upaya pemerintah memblokir sebagian akses media sosial. Menurut dia, pada kondisi tertentu, negara atau pemerintah memiliki kewenangan penanganan potensi gejolak di masyarakat. ”Ketika dinilai akan menimbulkan kerusakan, akses media sosial bisa dibatasi,” katanya.
Zainut menegaskan, media mainstream terikat dengan ketentuan atau regulasi. Karena itu, untuk media sosial, tidak ada salahnya jika diterapkan pembatasan-pembatasan. Khususnya bila dinilai bisa memicu kerawanan di tengah masyarakat. Menurut Zainut, akses masyarakat terhadap media sosial di Indonesia sudah begitu bebas. Dengan begitu, masyarakat sebaiknya tidak mempersoalkan ketika pada kondisi tertentu akses mereka di media sosial dibatasi. (tau/wan/c10/git)
Editor : izak-Indra Zakaria