KPU Umumkan Audit Dana Kampanye

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 1 Juni 2019 | 16:02 WIB

JAKARTA – Mulai hari ini (1/6) masyarakat sudah bisa mengetahui hasil audit atas dana kampanye yang diterima dan dikeluarkan para peserta pemilu. Selama sepuluh hari ke depan, KPU secara bertahap akan mengunggah laporan audit dana kampanye seluruh peserta pemilu. Baik parpol maupun paslon presiden dan wakil presiden.

Kemarin (31/5) seluruh kantor akuntan publik (KAP) menyerahkan hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) peserta pemilu kepada KPU. Pada hari yang sama, KPU juga langsung menyerahkannya kepada perwakilan tiap-tiap peserta pemilu. KPU akan memeriksa laporan tersebut sebelum memublikasikannya melalui website.

Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, yang diaudit adalah kepatuhan para peserta pemilu terhadap aturan dana kampanye. ”Misalnya, harus jelas sumbernya, tidak boleh berasal dari sumber-sumber terlarang,” terangnya di sela-sela verifikasi laporan di kantor KPU kemarin. Begitu pula batasan sumbangan dana kampanye, juga tidak boleh melebihi yang diatur dalam UU Pemilu.

Kejelasan identitas penyumbang juga penting untuk dilaporkan. Baik nama, alamat, maupun NPWP. Seusai penyerahan, tim Sekretariat Jenderal KPU membuat resume atas laporan-laporan yang ada. Resume itulah yang akan dipublikasikan melalui website KPU sehingga publik bisa mengetahui tingkat kepatuhan para peserta pemilu dalam mengelola dana kampanyenya.

Hasyim mengingatkan, pelanggaran atas ketentuan penerimaan dana kampanye akan berujung sanksi. Misalnya bila kedapatan menerima sumbangan dari pihak asing. Baik perorangan, perusahaan, maupun lembaga dan pemerintah asing. ”Sanksinya harus mengembalikan dana dari sumber yang tidak jelas itu ke kas negara,” lanjutnya. Bukti setor itu yang nanti dilaporkan ke KPU.

Pengembalian harus sesuai dengan nominal yang diterima. Misalnya, peserta menerima dana Rp 10 miliar dari lembaga asing. Meskipun telanjur terpakai separonya, yang dikembalikan ke kas negara tetap harus utuh Rp 10 miliar. Itu bentuk sanksi karena melanggar larangan dalam regulasi penerimaan sumbangan dana kampanye.

Untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran, KPU harus membaca satu per satu hasil audit yang dilakukan KAP. Dari situ akan ketahuan mana saja peserta yang memiliki penyumbang tidak jelas. Atau yang nilai sumbangannya melebihi ketentuan. Berdasar laporan yang ada, KPU bisa memberikan sanksi bagi peserta tersebut.

Sementara itu, anggota Bawaslu Mochammad Afifudddin memastikan bahwa pihaknya juga akan ikut mengecek hasil audit dana kampanye tersebut. Sebelumnya Bawaslu hanya mendapatkan salinan LPPDK sebelum diaudit. ”Beberapa hal minor yang kami temukan itu berupa alamat yang tidak dilengkapi nomor telepon saja,” ungkapnya.

Sejauh ini, tidak ada peserta pemilu yang lalai untuk menyerahkan LPPDK. Sebanyak 16 DPP partai politik sudah menyerahkan laporannya sebelum deadline 2 Mei lalu. Pelanggaran ketentuan tersebut akan membuat para caleg partai itu tidak bisa ditetapkan sebagai calon terpilih.

Begitu pula paslon presiden dan wakil presiden 01 maupun 02, juga telah menyerahkan LPPDK masing-masing. Padahal, tidak ada sanksi apa pun bagi paslon bila tak menyerahkan LPPDK. ”Di Undang-Undang Pemilu tidak diatur soal itu,” tambah Hasyim. (byu/c9/agm)

 

Editor : izak-Indra Zakaria
pilpres 2019