Permendikbud Direvisi, Berharap PPDB Tidak Gaduh Lagi

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 22 Juni 2019 | 11:28 WIB

JAKARTA – Revisi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 diharapkan mampu mengakomodasi keinginan para orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di sekolah negeri terbaik. Kuota jalur prestasi dilonggarkan 5 hingga 15 persen. Jika terlalu besar, takutnya pemerataan pendidikan malah tidak berjalan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menuturkan, perubahan aturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) itu dilaksanakan demi kelancaraan pelaksanaan di berbagai daerah. Dia menyadari ada beberapa bagian yang dianggap kontroversi bagi masyarakat. Banyak orang tua siswa menilai kuota jalur prestasi terlalu sedikit.

"Saya harap begitu (mengakomodasi keinginan orang tua siswa berprestasi). Saya sudah diskusi dengan Gubernur Jatim bu Khofifah, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan bertelepon langsung dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar kemudian kami ambil keputusan itu,” urai Muhadjir di kantornya kemarin.

Bagi daerah yang sudah menjalankan aturan lama, lanjut dia, harus jalan terus. ”Tapi, bagi daerah yang belum lancar, semoga menjadi lancar dengan revisi Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 tersebut,” imbuhnya.

Mengenai modifikasi kuota 90 persen jalur zonasi oleh beberapa daerah, menurut Muhadjir itu sah-sah saja. Yang jelas, didalamnya harus menampung siswa dengan ekonomi tidak mampu dan memiliki jarak dari rumah ke sekolah dekat. Serta, tidak membuka jalur lain selain zonasi, prestasi, dan perpindahan orang tua.

Selain itu, di dalam zonasi juga sangat dimungkinkan terjadi persaingan melalui prestasi. ” Kalau yang di dalam zonasi banyak yang berprestasi pasti akan dihitung di situ,” jelas Muhadjir. Seperti Jabar, misalnya. Sehingga ada pemeringkatan di dalamnya. Tapi, jika daya tampung sekolah masih banyak, ya tidak perlu pemeringkatan seperti itu.

Menteri 62 tahun itu mengungkapkan, saat ini Presiden Joko Widodo sedang menggodok pendekatan zonasi dalam bentuk Perturan Presiden (Perpres). Sehingga, sistem ini akan berlangsung lama meski nantinya terjadi pergantian menteri. Melalui zonasi, pemerintah mampu memetakan masalah pendidikan dalam lingkup yang lebih kecil per zona. Dengan begitu, akan mudah mengetahui persoalan secara detail.

Seperti persoalan daya tampung sekolah dan persebaran guru berkualitas yang tidak merata. ”Jadi nanti pemerintah hanya perlu menurunkan tim. Kalau terbukti daya tampungnya tidak mencukupi bisa ditambah atau membuat sekolah baru kalau memang kekurangan sekolah. Guru yang tidak rata, ya kita ratakan dengan rotasi dalam zonasinya,” urai Muhadjir.

Kecuali, kata dia, kalau memang terpaksa ada yang harus dipindah dari zona ke satu ke zona lain. Harus ada pertimbangan tertentu. Bisa untuk menyetarakan kualitas antar zona maupun terkait usia guru tersebut. Jika dianggap sudah senior ada baiknya dipindah yang dekat dengan rumanhnya. Jadi, jangan berharap sekolah yang favorit tetap jadi favorit. Semua sekolah negeri harus favorit.

Muhadjir mendapat laporan PPDB di Kalimantan Utara dan Bali. Menurut dia sangat berjalan rapi. Siswa yang duduk di kelas VI SD dan 1X SMP di data jumlahnya. Para orang tua dan siswa dikumpulkan untuk konseling dan pengarahan oleh pihak sekolah masing-masing. ”Berdasarkan nilai, evaluasi minat, dan jarak rumah, sekolah sebelumnya bisa menentukan siswanya akan lanjut ke sekolah mana. Bahkan ada yang disarankan masuk SMK,” terang Guru Besar Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Mengenai adanya dugaan pelanggaran kembali meski Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 sudah direvisi, Muhadjir memilih berpikir positif. Lebih baik mempercayakan seluruh pelaksanaan kepada pemda akan melakukan yang terbaik. ”Nggak usah bicara sanksi, yang penting dilaksanakan sebaik-baiknya dulu. Nanti malah nakut-nakuti orang jadi nggak bagus,” kilahnya.

Sementara itu, setelah sempat enggan berkomentar, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara terkait kisruh PPDB yang terjadi di banyak daerah. Jokowi menegaskan dirinya sudah meminta Mendikbud melakukan evaluasi. ”Sudah saya perintahkan untuk dievaluasi,” ujarnya di sela-sela peninjauan Runway 3 Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Jakarta, kemarin (21/6).

Jokowi menuturkan, saat ini ketentuan PPDB tidak bisa diterapkan secara merata. Mengingat kondisinya berbeda-beda. Oleh karenanya perlu penyesuaian. ”Setiap daerah punya karakter beda-beda,” imbuhnya. Anggota Komisi X (membidangi pendidikan) DPR  Ferdiansyah menyambut baik revisi Permendikbud 51/2018 tentang PPDB. Namun politisi Golkar itu menuturkan supaya revisi tidak hanya terkait dengan kuota penerimaan siswa baru saja. ”Karena yang ramai diprotes soal kuota, yang direvisi jangan soal kuotanya saja,” katanya.

Ferdiansyah menilai ada banyak ketentuan di Permendikbud tersebut yang perlu dievaluasi atau direvisi. Diantaranya soal sanksi yang tertuang dalam pasal 41 Permendikbud 41/2018. Dia menyoroti keberadaan sanksi pengurangan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

”Tidak bisa serta merta dana BOS dikurangi. Perhitungan dana BOS itu per kepala atau per siswa,” tuturnya. Sederhanya ketika jumlah sisiwa di suatu sekolah negeri ada 400 orang, maka sekolah itu harus menerima dana BOS secara utuh untuk 400 orang.

Ferdiansyah menuturkan Kemendikbud harus bisa mencari sanksi yang tidak mengorbankan siswa atau proses pembelajaran di sekolah. Dia juga menegaskan sanksi pengurangan dana BOS tersebut berpotensi melanggar regulasi di atasnya. Seperti ketentuan di UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dia juga mengatakan ketentuan terkait rombongan belajar (rombel) berpotensi memicu masalah. Ferdiansyah menuturkan aturan rombel yang ada sekarang begitu kaku. Dia berharap jika ada kelebihan sekitar dua sampai lima orang anak, sebaiknya ditampung pada rombel yang ada. ”Tinggal nambah meja dan bangku saja di kelas,” tuturnya.

Ferdiansyah menuturkan dengan adanya momentum revisi ini, sebaiknya Kemendikbud melihat persoalan secara utuh. Tidak sebetas tentang protes orangtua terhadap kuota saja. Dia khawatir nanti ada sekolah yang protes karena dana BOS-nya dipotong. Sehingga bisa berdampak pada operasional sekolah.

Dia juga mengingatkan ke depan supaya Kemendikbud lebih baik lagi dalam menerbitkan sebuah regulasi. Misalnya dengan melakukan uji publik terlebih dahulu. Selain itu juga bisa membahas bersama dengan Komisi X DPR yang membidangi urusan pendidikan. Sehingga tidak ada lagi kejadian revisi kebijakan seperti saat ini. (han/wan/far)

Editor : izak-Indra Zakaria