JAKARTA – Pemilu 2019 tidak hanya diwarnai pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana. pengaduan etik pun tak luput dari sasaran para pencari keadilan. Akibatnya, sepanjang tahapan pemilu tahun ini berulang kali para komisioner KPU dan BAwslu harus menghadapi sidang Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Berdasarkan data DKPP, sepanjang tahapan pemilu 2019 hingga Kamis (27/6), sudah ada 295 pengaduan yang masuk ke lembaga tersebut. hampir separonya terkait langsung dengan pelaksanaan pemilu, baik pileg maupun pilpres. Terdiri dari 136 pengaduan terkait pileg dan 7 pengaduan terkait pilpres.
Ketua KPU Arief Budiman menyebut, pengaduan paling banyak bukanlah soal pileg dan pilpres. ’’Yang banyak masuk sekarang adalah pengaduan tentang rekrutmen KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi,’’ terangnya di KPU kemarin (28/6). Arief beralasan, hal itu merupakan dampak aturan yang mengharuskan KPU merekrut langsung jajarannya.
Secara keseluruhan, KPU harus merekrut sekitar 2.750 komisioner se-Indonesia. artinya, KPU harus melaksanakan uji kepatutan terhadap 5.500 orang. ’’Maka separonya yang tak terpilih punya potensi menyengketakan KPU,’’ lanjutnya. baik ke DKPP, PTUN, PN, Ombudsman, hingga ke kepolisian.
Bila digabungkan dengan sidang-sidang lainnya, maka selama pelaksanaan pemilu 2019 setidaknya sekali dalam sepekan KPU meghadiri sidang. Baik etik, ajudikasi, hingga gugatan pengadilan. Sehingga fokus KPU dalam melaksanakan tahapan terbelah. Bahkan, Kamis (27/6) lalu KPU harus menghadapi sidang DKPP beberapa jam sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi.
Arief menambahkan, pihaknya menyerahkan penanganan perkara hingga putusan sepenuhnya kepada para hakim etik. Itu sudah konsekuensi sebagai pejabat publik dan KPU akan menghadapinya. ’’Tapi yang harus dipikirkan (ke depan), energi dan pikiran penyelenggara pemilu bisa terbelah,’’ tambahnya.
Sementara itu, Direktur eksekutif perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan, banyaknya pengaduan tidak lepas dari besarnya pemilu. Apalagi, kali ini pemilu dilaksanakan serentak dan actor politiknya begitu banyak. ’’Di satu sisi ada ruang control yang dibuka lebih mudah bagi masyarakat untuk mengawasi integritas dan profesionalisme penyelenggara,’’ terangnya kemarin.
Namun, di sisi lain banyaknya pengaduan menunjukkan problem pemilu yang begitu besar. maka, sudah seharusnya DKPP menjadi tempat mengadu untuk mencari keadilan dalam hal etik. Agar selalu ada koreksi dan perbaikan atas integritas penyelenggara pemilu. ’’300 (pengaduan) itu kalau dibandingkan dengan besarnya kuantitas penyelenggara pemilu kita itu sebenarnya tidak besar juga,’’ lanjutnya.
Meskipun demikian, Titi menyarankan DKPP untuk lebih adaptif terhadap proses penyelenggaraan pemilu. ’’Jadi kalau tahapan memang sedang intensitas yang tinggi, harus ada penyesuaian pengelolaan sidang oleh DKPP,’’ tambahnya. Terlebih, DKPP punya waktu penanganan perkara yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga lainnya. (byu)
Editor : izak-Indra Zakaria