JAKARTA– Mahkamah Konstitusi kemarin (23/10) memutus sedikitnya 10 perkara. Baik pengujian UU maupun sengketa pemilu legislatif. UU yang diujikan pun beragam. Namun, tidak satupun dari perkara-perkara tersebut yang permohonannya dikabulkan.
Sedikitnya ada delapan UU yang dimintakan pengujian. Mulai UU pemilu, pilkada, narkotika, pemberantasan korupsi, perselisihan hubungan industrial, Mahkamah Agung, perkawinan, hingga keterbukaan informasi publik. belum termasuk uji frasa UUD 1945 dan perselisihan hasil pileg 2019. Separo putusannya adalah tidak dapat diterima. Empat putusan ditolak dan satu perkara ditarik.
Misalnya putusan soal uji materi UU 7/2017 tentang pemilu, yang menyoal metode Sainte Lague untuk konversi suara dan suara terbanyak sebagai dasar penenuan caleg terpilih. Pemohon mendalilkan metode Sainte Lague tidak adil bagi parpol kecil karena kursinya menjadi mahal, sementara parpol besar lebih murah. juga menyoal penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menuturkan, tidak ada ketentuan dalam metode tersebut yang bisa ditafsirkan memperlakukan berbeda di antara peserta pemilu. ’’Ketentuan tersebut berlaku sama terhadap seluruh partai politik peserta pemilu,’’ terangnya. Pemberlakuannya tanpa melihat apakah partai politik itu besar atau kecil, ataukah partai politik baru atau lama.
Pun demikian dengan penentuan jumlah kursi berdasar suara terbanyak. Sejak awal, peserta dan pemilih sudah disosialisasi bahwa nanti penentuan caleg terpilih itu berdasarkan suara terbanyak. ’’Justru menjadi tidak adil dan tidak jujur apabila aturan tersebut diubah setelah dilaksanakan pemilu dan telah didapatkan hasil perolehan suara,’’ lanjutnya. Karena itulah, MK menolak gugatan tersebut.
Putusan lainnya adalah soal UU Tipikor. Dalam perkara tersebut, para pemohon mempersoalkan tidak adanya pengecualian bagi pejabat BUMN yang melakukan aksi korporasi. Sebab, aksi korporasi pada dasarnya tidak bisa digangu gugat oleh siapapun. Meskipun aksi tersebut berakibat pada kerugian bagi perseroan.
Dalam hal ini, Ketika keputusan direksi itu memberikan hasil yang optimal, tentunya akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Namun, sebaliknya, apabila keputusan direksi itu tidak memperoleh hasil sebagaimana yang direncanakan sehingga mengalami kerugian, hal itu sejatinya
dipandang sebagai suatu resiko bisnis.
Menurut MK, frasa setiap orang harus merujuk pada frasa setiap orang yang lasinm digunakan sehari-hari. sehingga, tidak perlu dijelaskan. Lagipula, dalam konteks aksi korporasi, sifat “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak dapat begitu saja dijadikan dasar untuk memidana
orang (baik orang perseorangan maupun korporasi). Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan itikad buruk.
Selain itu, khusus bagi pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh BUMN, pengelolaannya tunduk pada aturan berbeda. Yakni, ketentuan pengelolaan perseroan dan/atau perseroan terbatas yang diatur dalam UU BUMN dan UU PT. karena itulah, MK memutuskan menolak permohonan tersbeut.
Dengan diotolaknya permohonan tersebut, maka Potensi aksi korporasi yang dianggap merugikan negara masih akan bsia dipidana seperti sebelum ini. Hanya saja, sesuai catatan MK, pemidanaan bisa dilakukan bila memang ada bukti bahwa aksi korporasi itu dilakukan dengan itikad buruk. (byu)
Editor : izak-Indra Zakaria