Guru Tidak Perlu Dipidatokan Profesi Mulia, Butuh Aksi Nyata Segera

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 26 November 2019 | 11:41 WIB

JAKARTA– Menata pendidikan Indonesia tidak seindah pidato yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Butuh pemahaman secara komprehensif. Mulai menata birokrasi, meningkatkan kualitas kompetensi, hingga memperhatikan kesejahteraan guru. Sehingga, mampu mewujudkan kebijakan tepat guna yang mendorong aksi nyata.

Pada upacara bendera Hari Guru Nasional kemarin, Nadiem menyampaikan pidatonya dalam sebuah film pendek yang ditayangkan di sebuah videotron besar. Para peserta upacara dan guru yang hadir bersorak dan menyambut dengan tepuk tangan. Persis seperti naskah yang sudah di-share kemana-mana itu.

Usai upacara, Nadiem mengungkapkan, reformasi pendidikan tanpa pergerakan guru tidak ada artinya. Makanya, dia menyebut guru adalah profesi yang mulia sekaligus tersulit. Menteri termuda kabinet Indonesia Maju itu juga menyerukan kemerdekaan belajar. ”Apa itu artinya merdeka belajar? Unit pendidikan yaitu sekolah, guru, dan murid punya kebebasan. Kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Itu mungkin yang akan kita terus bantu,” jelas Nadiem.

Namun, saat ditanya rencana kebijakan dan program konkret dari pidato tersebut mantan bos Gojek itu terkesan menjawab sekenanya. ” Macam2, dari pidato saya kan bisa dilihat garis besarnya. Detailnya kasih kami sisir dengan tim dirjen, stafsus, eselon I. Peraturan apa yang bisa disederhanakan,” jawabnya.

Ketua Umum PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Unifah Rosyidi menyatakan, guru saat ini tidak bisa hanya dipidatokan bahwa: guru itu profesi mulia, sangat penting untuk mendidik anak bangsa. ”Tidak butuh seperti itu. Yang kami butuhkan adalah kebijakan yang nyata,” tegas Unifah. Nyatanya, tidak sedikit masalah yang ada di sector pendidikan tanah air.

Indonesia masih kekurangan guru. Sekitar 52 persen dari jumlah guru di tanah air adalah honorer. Gaji yang diterima terbatas. Tidak sesuai kelayakan hidup. Akibatnya, para guru tersebut tidak sejahtera. Unifah sadar, tidak etis sebenarnya membahas gaji. Tapi, suka tidak suka itu adalah bagian dari profesionalisme yang melekat.

”Dikatakan, guru adalah yang menciptakan bibit unggul yang mengubah masa depan. Tapi, bagaimana caranya mau menciptakan generasi unggul kalau gurunya tidak selesai dengan dirinya sendiri? Ini harus menjadi perhatian para pengambil keputusan,” beber perempuan 57 tahun tersebut.

Selain itu, Unifah menilai, pidato yang dibicarakan Nadiem adalah langkah-langkah yang sudah diperjuangkan PGRI selama ini. Mulai menyederhanakan birokrasi, kemerdekaan profesi guru dan pembelajaran siswa. ”Kami ada program seperti school-based management yang memberikan keleluasaan kepada sekolah mengembangkan dirinya,” katanya.

Artinya, sebenarnya Mendikbud saat itu berada dalam satu frekuensi dengan PGRI. Tapi, semuanya itu butuh aksi. Mendikbud harus turun langsung. Seperti birokrasi harus tegas memotong alur birokrasi yang sekiranya lamban. Jika tidak segera dilakukan, nantinya hanya akan menjadi gagasan saja.

”Regulasi yang tidak mendukung ruang gerak kreasi guru harus segera di-cut,” ujar Unifah. Misalnya, untuk mengurus laporan administrasi kenaikan pangkat. Butuh waktu bertahun-tahun revisi, hanya karena masalah kurang titik dan koma. Unifah berharap, Nadiem bersama timnya lebih sering untuk turun gunung melihat masalahnya. Lebih mau mendengar, mau duduk bareng. Selama itu tidak mau ya tidak ada kemajuan.

Sementara itu, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo memberikan sorotan soal isi pidato Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Diantara yang dia soroti adalah urusan kemerdekaan belajar di Indonesia. Kemudian juga meminta perubahan dimulai dari guru. Perubahan dari bawah. Tidak perlu menunggu aba-aba.

Menurut Heru perubahan dari bawah, khususnya dari kalangan guru tersebut memang bagus. Tetapi pada praktiknya akan sulit diwujudkan. Guru dalam beberapa urusan teknis tidak merdeka. ”Misalnya dalam menyusun RPP (rencana proses pembelajaran, Red),” katanya.

Heru yang juga kepala SMPN 52 Jakarta itu mengatakan pernah memeriksa RPP guru yang ternyata tebal-tebal. Itu belum termasuk tugas administrasi seperti pengisian rapot atau evaluasi dan sejenisnya. Menurutnya guru tidak bisa merdeka atau leluasa dalam urusan-urusan teknis seperti itu.

Misalnya guru dengan seenaknya sendiri membuat RPP sesuai dengan keinginannya. Kemudian saat diperiksa oleh kepala sekolah, model itu dinilai tidak cocok dengan panduan yang sudah ditetapkan. Belum lagi ketika nanti diperiksa oleh pengawas sekolah atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

Heru menegaskan banyak urusan teknis yang butuh komando dari pusat atau Kemendikbud. Mendikbud sebagai regulator harus membuat regulasi teknis yang bisa memerdekakan guru. Seruan supaya guru bisa memulai perubahan, tidak bisa berjalan tanpa dilandasi dengan regulasi atau petunjuk teknis.

”Kembali pada tadi, tidak mungkin guru melakukan perubahan untuk guru. Karena guru melakukan perubahan terkait administrasi,” jelasnya.

Pada intinya Heru meminta supaya Nadiem membuat regulasi atau payung hukum supaya guru bisa berubah. Tanpa adanya payung hukum tersebut, guru tetap akan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada selama ini.

Dia mengatakan dalam pidatonya Nadiem secara jelas mengurai apa saja yang selama ini membelenggu para guru. Untuk itu belenggu tersebut harus dibongkar. Heru menegaskan guru tidak bisa serta merta membongkar belenggu tersebut. Dia menjelaskan perubahan oleh guru jika tidak didukung dengan payung hukum Kemendikbud, maka tidak akan berjalan dengan baik.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Titi Purwaningsih menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan Mendikbud dalam momen Hari Guru Nasional. Titi menilai, tuntutan tersebut sangat pantas diberikan kepada guru PNS. Sebab, guru PNS sudah relatif sejahtera.

Namun, lanjut dia, jika tuntutan tersebut diberikan kepada guru honorer, Titi mempertanyakannya. Pasalnya, guru honorer mengabdi namun tidak diberikan kesejahteraan memadai. Di berbagai daerah, masih banyak guru honorer yang hanya digaji ratusan ribu. Padahal, guru honorer sudah menyumbangkan pikiran, tenaga dan mengisi kekosongan guru di berbagai sekolah selama bertahun-tahun.

"Penuhi dulu hak guru honorer untuk sejahtera baru ada tuntutan," ujarnya. Titi menilai, jika guru PNS dan guru honorer diminta tuntutan yang sama, namun dalam hal kesejahteraan kondisinya timpang, maka kebijakan tersebut sangat tidak adil. "Berilah kami para guru honorer payung hukum agar terakomodir status dan gajinya jadi tenang," ungkapnya.

Kalaupun semua tidak bisa diangkat jadi PNS, Titi berharap janji pemerintah untuk mengangkat melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa direalisasikan kepada semua honorer. Namun sayangnya, dalam rekruitmen PPPK tahap pertama awal tahun 2019 lalu, ribuan guru honorer yang lolos seleksi masih belum jelas statusnya. (han/wan/far)

Editor : izak-Indra Zakaria