JAKARTA – Dinamika politik di tubuh Partai Golkar semakin memanas. Kali ini, kubu Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengancam akan mengelar Musyawarah Nasional (Munas) tandingan. Mereka menuding Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah melanggar ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Viktus Murin, wasekjen DPP Partai Golkar uang juga anggota Tim 9 Penggalangan Opini dan Media Massa Kubu Bamsoet mengatakan, menjelang munas, tahapan dan proses persiapan pelaksanaannya mengalami banyak anomali atau keanehan, dan melenceng dari substansi ketentuan AD/ART Partai Golkar.
Dia pun mengajak seluruh DPD Partai Golkar di Indonesia, dan seluruh stakeholders Partai Golkar untuk berinisiatif sekaligus proaktif untuk melakukan penyelamatan tata kelola partai agar partai tidak semakin terpuruk. Apabila, ungkap dia, berbagai bentuk pelanggaran AD/ART, dan ketentuan peraturan organisasi dilakukan kubu Airlangga.
Misalnya, kata dia, sampai sekarang Airlangga tidak melaksanakan Bab XIV, Pasal 50, tentang Pemilihan Pimpinan Partai. Pasal tersebut berbunyi, (1) pemilihan ketua Umum dewan pimpinan pusat, ketua dewan pimpinan daerah provinsi, ketua dewan pimpinan daerah kabupaten/kota, ketua pimpinan kecamatan, dan ketua pimpinan desa/kelurahan atau sebutan lain dilaksanakan secara langsung oleh peserta musyawarah; (2) pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, pencalonan, dan pemilihan. “Sampai hari ini, tahapan penjaringan tidak dilakukan,” ungkap dia.
Pihaknya juga menyaksikan dan merasakan adanya intrik-intrik politik yang tidak elok dari rezim Airlangga Hartarto yang diduga memanipulasi makna musyawarah untuk mufakat sebagai aklamasi atau calon tunggal. Hal itu, lanjut dia, tampak jelas dalam skenario pemandangan umum DPD I, organisasi sayap, dan Hasta Karya pada forum Rapimnas Partai Golkar yang telah berlangsung pada 14 November 2019 lalu.
Cyrillus Kerong, anggota Tim 9 yang juga anggota Badan Kajian Strategis dan Intelijen DPP Golkar Cyrillus mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu respons dari kubu Airlangga. Jika tetap tidak mengindahkan peringatan agar melaksanakan munas sesuai dengan AD/ART partai. maka pihaknya akan menggelar munas sendiri yang sesuai AD/ART partai. “Kalau munas tidak sesuai AD/ART, buat apa diikuti,?” ungkap dia.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily enggan menanggapi tudingan kubu Bamsoet. Dia menegaskan bahwa pihaknya sudah mengikuti semua prosedur yang berlaku dalam menyiapkan munas. Selain itu, partainya juga tidak pernah melarang kader untuk menyalonkan diri. “Silahkan saja kalau mau jadi caketum,” terang dia.
Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua umum (Ketum) Partai Golkar. Jadi, sampai saat ini ada tiga calon yang secara resmi sudah menyatakan maju. Selain Agun, ada Airlangga dan Bamsoet.
Agun mengatakan, keputusannya untuk maju sebagai calon ketum Golkar bertujuan agar munas pada awal Desember mendatang tetap berjalan secara demokratis dan tak ada yang terpilih secara aklamasi. “Proses munas yang demokratis harus memenuhi azas luber dan jurdil,” ungkap dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin. (lum)
Editor : izak-Indra Zakaria