Grasi kepada Annas Maamun Cederai Rasa Keadilan, Ini Dalih Presiden

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 28 November 2019 | 11:07 WIB

BOGOR - Keputusan Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana korupsi Annas Maamun mendapat kecaman dari pegiat anti rasuah. Kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat anti korupsi yang semestinya memberikan efek jera bagi pelaku.

Namun, Presiden Joko Widodo membantah anggapan tersebut. Dia berdalih keputusan tersebut sudah sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. "Grasi itu adalah hak yang diberikan kepada Presiden atas pertimbangan MA (Mahkamah Agung). Itu jelas sekali dalam UUD (Undang-undang Dasar) kita. Jelas sekali," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, kemarin (27/11).

Dia menuturkan, pemberian grasi tidak asal. Namun berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk itu, tidak semua permintaan diberikan. "Tidak semua yang diajukan pada saya kita kabulkan. Coba di cek berapa yang mengajukan, berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun. Yang dikabulkan berapa dicek betul," imbuhnya.

Pemberian grasi kepada Annas, lanjut dia, sudah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. Diakuinya, aspek kemanusiaan jadi pertimbangan utama. "Dari sisi kemanusiaan memang umurnya juga sudah uzur dan sakit sakitan terus. sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan," tuturnya.

Untuk itu, Jokowi menampik anggapan yang mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan itu baru silahkan dikomentari," kata mantan Walikota Solo itu.

Sementara itu, aktivis Indonesian Corruption Watch Kurnia Ramadana mengecam keputusan Presiden terkait grasi. Dia menilai, keputusan itu mempertegas kesan minimnya sikap anti korupsi yang diperlihatkan Presiden Joko Widodo.  "Jadi kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo tidak memiliki komitmen anti korupsi bukan tanpa dasar," ujarnya kemarin. Sebelumnya, kata dia, presiden juga sudah merestui calon Pimpinan KPK yang diduga mempunyai banyak persoalan, menyetujui revisi UU KPK, dan menolak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PerPPU) untuk menyelamatkan KPK.

Kurnia menambahkan, pemberian grasi kepada Annas harus dipertanyakan. Sebab kejahatan korupsi telah digolongkan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. "Pengurangan hukuman dalam bentuk dan alasan apa pun tidak dapat dibenarkan," tuturnya.

Kalaupun Presiden berdalih karena rasa kemanusiaan, dia menilai alasan itu tidak dapat dibenarkan. Sebab indikator kemanusiaan sendiri tidak dapat diukur secara jelas. Apalagi, Annas sendiri sudah terbukti mengkhianati mandat publik dengan melakukan tindakan korupsi.

Kurnia memandang kebijakan tersebut sudah mencoreng rasa keadilan. "Presiden harus segera mencabut Keputusan Presiden yang memberikan grasi," terangnya.

Seperti diketahui, Annas yang merupakan terpidana korupsi kasus alih fungsi lahan diberi grasi berupaya potongan masa hukuman satu tahun dari vonis tujuh tahun menjadi enam tahun. Dengan grasi tersebut, dia diprediksi akan bebas pada Oktober 2020. (far)

Editor : izak-Indra Zakaria