ADA APA..?? KPK Khawatir Banyak Pegawai Mundur

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 28 November 2019 | 13:53 WIB

JAKARTA– Berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sebagai pengganti UU KPK lama mulai berdampak kepada internal lembaga antirasuah tersebut. Salah satunya adalah pengunduran diri para pegawai, termasuk penyidik independen. Itulah buntut dari peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kondisi tersebut disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR kemarin (27/11). Agus mengungkapkan bahwa sudah ada pegawai yang mulai mengajukan pengunduran diri. ’’Sudah ada tiga orang yang mundur,’’ ungkapnya.

Penjelasan Agus itu merespons pertanyaan anggota Komisi III Arsul Sani yang menanyakan dampak pemberlakuan UU Nomor 19 Tahun 2019. Agus menjelaskan bahwa situasi di internal KPK saat ini masih wait and see. Namun, ada kekhawatiran jumlah sumber daya manusia (SDM) terus menyusut akibat bertambahnya pegawai yang mundur.

Agus pun berharap, meski UU Nomor 19 Tahun 2019 sudah berlaku, unsur independensi KPK dalam penegakan hukum tetap harus dijaga pimpinan KPK periode berikutnya. ’’Kami berharap, meski ada yang mundur, tidak banyak,’’ tutur Agus.

Penghapusan status penyidik independen menjadi ASN diatur dalam pasal 1 angka 7 dan pasal 24 ayat 2 dan 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Itulah hasil revisi UU Nomor 30 Tahun 2002. Konsekuensinya, penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan penyidik unsur aparatur sipil negara (ASN).

Mereka diangkat dari KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Hal tersebut menghilangkan penyidik independen KPK dalam penanganan perkara. Sebab, penyidik ASN sebagai abdi negara terkait dengan promosi jabatan sehingga harus tunduk pada aturan yang berlaku.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, pengalihan status kepegawaian masih menjadi keluhan internal KPK. Sebab, dikhawatirkan perubahan tersebut menghilangkan unsur independensi KPK dalam penegakan hukum.

Di sisi lain, jelas dia, KPK juga harus menaati standar independensi sebuah lembaga antikorupsi yang diatur dalam konvensi PBB tentang anti-corruption agency. Standar independensi lembaga juga tertuang dalam Jakarta Principal on the Independency of Anti-corruption Agency.

Laode memaparkan, dalam dua konvensi tersebut disebutkan, salah satu ciri yang baik dari lembaga antikorupsi adalah independensi seluruh pegawainya. ’’Konvensi ini sudah disepakati seluruh KPK di dunia. Termasuk Indonesia,’’ jelasnya.

Laode juga mengeluhkan banyaknya kementerian dan lembaga yang tidak menjalankan rekomendasi KPK. Khususnya yang menyangkut pencegahan korupsi. Salah satunya, KPK meminta kementerian dan lembaga membuka proses perizinan secara terbuka. Misalnya, ketika menerbitkan hak guna usaha (HGU) dalam hutan.

Menurut Laode, terjadi tumpang-tindih perizinan HGU di sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). ’’Ini sumber uang yang banyak. Tapi, salah satu yang paling jelek tata kelolanya karena selalu tertutup,’’ ungkap Laode.

Padahal, kata dia, KPK sudah sering memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola di empat kementerian tersebut. Namun, rekomendasi itu belum diindahkan sampai sekarang. Padahal, upaya tersebut merupakan bagian dari pencegahan korupsi. ’’Selama ini kami sering dikritik soal penindakan. Tapi, rekomendasi untuk pencegahan tidak dilaksanakan,’’ tegas mantan dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Hasanuddin Makassar tersebut.

Sementara itu, DPR melontarkan berbagai kritikan ke KPK. Salah satunya terkait dengan gugatan pimpinan KPK atas terbitnya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sebagaimana diketahui, tiga pimpinan KPK ikut melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yang terdaftar sebagai penggugat adalah Agus Rahardjo, Laode M. Syarif, dan Saut Situmorang.

Anggota Komisi III Taufik Basari menilai, langkah pimpinan KPK itu sangat berbahaya. Apalagi dilakukan pada masa transisi pimpinan KPK. ’’Ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik. Pimpinan KPK saat ini bisa jadi kerikil dan batu sandungan buat komisioner KPK yang baru,’’ kata Taufik.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo menuturkan bahwa langkah itu dilakukan sebagai warga negara. Bukan atas nama pimpinan KPK. ’’Saat ke MK itu, kami sebagai pribadi. Sebagai perorangan,’’ ujar Agus.

Tentang etis atau tidak etis, dia tidak mau memberikan penilaian. ’’Biarlah publik yang menilai,’’ tandasnya. (mar/c14/fat)

Editor : izak-Indra Zakaria