JAKARTA -- Masa kampanye pemilihan presiden yang terlalu panjang menjadi catatan yang disampaikan DPR kepada KPU Kamis (28/11). KPU menyampaikan resume laporan penyelenggaraan Pilpres 2019 itu sekaligus memaparkan rencana penyelenggaraan Pilkada 2020. Pimpinan legislatif pun berharap pelaksanaan pilkada nantinya bisa lebih baik, terutama masalah waktu kampanye dan sosialisasi.
Ketua DPR Puan Maharani menerima langsung hasil laporan itu dan memberi penilaian cukup baik. "Walaupun ada banyak hal yang masih perlu dikoreksi melalui Komisi II. Salah satunya yang harus diperbaiki adalah sosialisasinya," papar Puan usai pertemuan di Senayan kemarin. Sosialisasi yang dilakukan KPU, jelas dia, selama ini masih lebih banyak bersifat normatif dan kurang menyentuh publik secara substantif. Terutama kepada partai politik yang menjadi peserta.
Selain itu, Puan juga memberikan catatan kepada proses Pilkada 2020 yang bakal dimulai Desember untuk calon perseorangan. Pilkada sendiri akan berlangsung di 270 daerah, meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. "Sudah ada sedikit pencerahan bahwa Pilkada 2020 kampanyenya maksimal hanya 70 hari," terang Puan. Ini sudah lebih baik daripada masa kampanye pilpres yang dinilai terlalu panjang, hingga tujuh bulan. "Walaupun saya katakan apa nggak bisa diperpendek lagi, silakan dibahas di Komisi II dan KPU," lanjutnya.
Panjangnya durasi kampanye, sambung Puan, berpengaruh bukan hanya pada peserta. Tetapi juga menguras energi penyelenggara dan akan berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilihan itu sendiri. Kemungkinan pelanggaran maupun kesalahan teknis menjadi lebih besar. Masukan itu pun langsung dicatat oleh Ketua KPU Arief Budiman.
Arief menyatakan bahwa kedatangan KPU juga dalam rangka berkonsultasi untuk revisi undang-undang pemilu. Menurut dia, aturan tentang durasi lamanya kampanye atau proses pelaksanaan pemilihan harus diatur secara tegas mulai regulasi tingkat undang-undang. Namun, karena masih dalam rancangan, revisi itu tidak bisa diterapkan untuk pilkada tahun depan. "Karena tahapan pilkada sudah berjalan, kemungkinan revisi UU akan kita lakukan setelah pemilihan serentak 2020," jelas Arief.
Soal masukan sosialisasi, Arief juga menilai perlu adanya penjabaran lebih rinci dalam aturan tersendiri, entah undang-undang atau peraturan di bawahnya. Sosialisasi kerap menjadi evaluasi karena dianggap terlalu normatif. Namun menurut dia, hal tersebut tidak lepas dari kemampuan daerah masing-masing yang menyelenggarakan pilkada. "Karena anggaran dari pemerintah daerah, saya pikir perlu juga untuk memperhatikan ini sehingga kami punya energi yang cukup untuk sosialisasi yang lebih substantif," lanjutnya.
KPU tengah menyusun sistem e-rekap dan penyediaan salinan digital. Arief menjelaskan, sejatinya program tersebut disiapkan untuk jangka panjang Pilpres 2024. "Tapi kalau bisa disiapkan sekarang dan ada daerah yang sudah siap, akan kami implementasikan pada pilkada ini," jelasnya. Dia menegaskan fokus pengembangan baru pada tataran rekapitulasi saja. Sementara e-voting atau pemungutan suara secara elektronik belum disentuh sama sekali. (deb)
Editor : izak-Indra Zakaria