JAKARTA- Terkatung-katungnya proses pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan membuat tuntutan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kembali disuarakan masyarakat sipil. Namun, Istana mengisyaratkan untuk tidak mengambil jalan tersebut.
Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, pemerintah masih menunggu perkembangan dari Polri. Pasalnya, dalam pertemuan dengan Presiden Senin (9/12) lalu, Kapolri Jenderal Idham Aziz menyampaikan sudah ada perkembangan signifikan dalam proses investigasi.
"Sudah ada titik terang. Kapolri meminta perpanjangan waktu sedikit lagi untuk menuntaskan investigasi dan mengumunkan pelaku ke publik," ujarnya, kemarin (11/12).
Dini menambahkan, dengan situasi yang hampir tuntas, pemerintah memilih untuk menunggu hasil akhir investigasi Polri. Sebab jika dibentuk tim baru, dikhawatirkan tidak efektif dan justru kembali memakan waktu.
"Jadi supaya tidak simpang siur dan mengulang apa yang sudah dikerjakan Polri sebaiknya kita tunggu hasil akhir investigasi Polri," imbuhnya.
Sebelumnya, tuntutan pembentukan TGPF disampaikan aktivis Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana. Dia menilai, Polri sudah gagal dalam mengusut kasus tersebut. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati juga menyuarakan hal yang sama. Dia mensinyalir Polri tidak punya itikad baik untuk mengungkap. Padahal, saksi dan barang bukti cukup banyak. Sehingga dibutuhkan TGPF independen untuk mengganti tugas Polri.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Moeldoko membantah anggapan yang menilai Polri dan Pemerintah mengulur-ulur kasus tersebut. Dia menegaskan, lamanya pengusutan disebabkan oleh kondisi teknis di lapangan yang sulit. "Kalau mengulur-ulur enggak. Karena memang kesulitan. Kalau nggak sulit udah ketemu," ujarnya.
Namun untuk teknis sejauh mana progres pengusutannya, mantan Panglima TNI itu mengaku belum mengetahui. Sebab, itu sepenuhnya kewenangan Polri. "Takono (tanyakan) Kapolri tho ya," imbuhnya.
Sementara itu, Kadivhumas Polri Irjen M. Iqbal hingga saat ini belum bisa memastikan kapan hasil penyelidikan dan penyidikan Tim Teknis akan diungkap. ”Saya kan sudah berulang kali ngomong, secepatnya,” ujarnya di komplek Mabes Polri kemarin.
Yang pasti, ada upaya-upaya tertutup untuk menyelesaikan penyelidikan kasus tersebut. Saat ditanya berapa hari lagi bisa diungkapkan, Iqbal hanya menyebut segera. ”Semoga segera ya,” papar mantan Wakapolda Jawa Timur tersebut.
Bagian lain, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menuturkan, janji untuk mengungkap kasus Novel itu tidak lebih dari sekedar janji. Selama ini diketahui tim pakar bentukan Polri juga bekerja dengan hasil yang tidak menemukan pelakunya. ”Padahal, tim itu dibantu penyidik Polri juga,” urainya.
Kemungkinan janji mengungkap kasus Novel ini hanya untuk mengulur waktu. Hal tersebu tentu disayangkan, mengingat Presiden Jokowi telah berulang kali memberikan deadline. ”Tapi tak kunjung terjawab siapa pelakunya,” tuturnya.
Dengan begitu, pembentukan tim pencari fakta gabungan sudah sangat diperlukan. Akan lebih baik bila presiden segera membentuknya dan mencari orang yang independen. ”Misalnya purnawirawan yang memiliki kemampuan dan pengaruh besar,” jelasnya. (far/idr)
Editor : izak-Indra Zakaria