JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, sebagai tersangka penerima janji 9 lembar cek serta suap dan gratifikasi. Nilainya mencapai Rp 46 miliar yang diterima sepanjang 2014-2016.
Nama Nurhadi sempat menjadi perhatian publik ketika KPK membongkar praktik suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) pada 2016 lalu. Kala itu KPK menetapkan panitera PN Jakpus Edy Nasution dan Doddy Aryanto Supeno (swasta) sebagai tersangka. Dalam perkara itu, KPK sempat mendalami keterlibatan Nurhadi.
Nah, penetapan Nurhadi dan menantunya sebagai tersangka kemarin (16/12) merupakan hasil dari pengembangan perkara korupsi di PN Jakpus tersebut. "Penanganan perkara ini (Nurhadi) merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari OTT dengan nilai awal yang kecil, yaitu Rp 50 juta," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di KPK.
Saut menjelaskan Nurhadi dan menantunya diduga menerima suap Rp 33,1 miliar dari Hiendra Soenjoto, direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT). Suap itu terkait pengurusan perkara perdata saham PT MIT yang disidangkan di di PN Jakpus.(tingkat pertama) dan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (tingkat banding) pada 2015-2016.
Suap tersebut dilakukan dalam 45 kali transaksi. KPK menduga pemecahan transaksi itu diduga sengaja dilakukan agar tidak mencurigakan. "Beberapa kali transaksi juga dilakukan melalui rekening staf RHE (Rezky Herbiyono, menantu Nurhadi)," ungkap Saut. Suap itu diduga diberikan Hiendra agar menang dalam sidang perkara perdata itu.
Sementara terkait penerimaan gratifikasi, KPK menyebut Nurhadi menerima Rp. 12,9 miliar sepanjang Oktober 2014 sampai Agustus 2016 terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di MA. Gratifikasi itu juga ditengarai berasal dari permohonan perwalian di MA. Penerimaan-penerimaan itu sama sekali tidak pernah dilaporkan Nurhadi ke KPK.
Sedangkan penerimaan janji berupa 9 lembar cek, kata Saut, diduga diterima Nurhadi melalui menantunya. Janji itu diperoleh ketika PT MIT menghadapi gugatab perkara perdata dari PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Namun karena PT MIT kalah, cek itu pun diminta kembali oleh Hiendra.
Selain mengumumkan penetapan tersangka Nurhadi, KPK kemarin juga memaparkan hasil penyidikan korupsi pengadaan peralatan laboratorium komputer untuk madrasah tsanawiyah (MTs) dan pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran untuk jenjang MTs dan madrasah aliyah (MA) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2011 senilai Rp 114 miliar.
Dalam perkara yang mulai naik penyidikan 6 September lalu itu, KPK menetapkan Undang Sumantri sebagai tersangka. Dalam perkara ini Undang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag. Dalam perkara ini diduga terjadi kerugian negara Rp 16 miliar dalam pengadaan tersebut.
"KPK juga mengidentifikasi dugaan aliran dana pada sejumlah politisi dan penyelenggara negara terkait dengan perkara ini, total setidaknya Rp 10,2 miliar," kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif. Aliran duit itu terus ditelusuri KPK untuk menemukan dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. (tyo)
Editor : izak-Indra Zakaria