Anggap Jokowi Bangun Dinasti Politik

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 23 Desember 2019 | 10:31 WIB

JAKARTA– Majunya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di pilkada 2020 terus menuai sorotan. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik langkah politik putra dan menantu Presiden Jokowi tersebut.  

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menilai majunya keluarga presiden dalam pilkada bisa memberi contoh buruk dalam sistem tata kelola partai. ’’Sebab dedikasi kader partai yang sudah berjuang dari bawah bisa dikesampingkan,” kata Titi Anggraini dalam dikusi bertajuk ’’Jokowi Langgengkan Politik Dinasti?” di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, kemarin (22/12).

Disampaikan, PDIP telah memiliki mekanisme internal dalam proses rekrutmen calon kepala daerah. Itu dimulai dari penjaringan aspirasi di tingkat PAC, DPC, DPD hingga DPP.

Jika mekanisme berjenjang itu diterabas begitu saja, bisa menjadi pendidikan politik yang tidak sehat. Nah, dalam konteks Pilkada Solo, DPC PDIP Solo telah memberi rekomendasi kepada Wakil Walikota Solo Achmad Purnomo.

PDIP, ujar Titi, sebaiknya menegakkan aturan internal tersebut. Dia berharap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memberikan privilege atas pertimbangan garis keturunan keluarga atau sekedar mengutamakan popularitas dalam mengambil keputusan politik. Termasuk dalam pencalonan Gibran. ’’Partai politik harus ramah ke setiap kader yang berjuang dari bawah. Tidak boleh ada privilege. Karena itu tidak adil,”  imbuhnya.

Pilkada Solo 2020 dinilai akan menjadi pembuktian apakah proses demokrasi masih berjalan di internal PDIP. Titi bilang, sah-sah saja jika Gibran yang notabene anak presiden mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun yang menjadi persoalan, sambung dia, jika PDIP mengesampingkan mekanisme yang berjalan di internal dan menggeser aturan main hanya karena mengakomodir Gibran daripada calon lainnya.  

Jika ingin terjun ke politik, Gibran dan Bobby disarankan untuk mulai berproses dari bawah. Yaitu belajar dari bawah dengan mengikuti kaderisasi partai. ’’Mereka ini kan pendatang baru. Tidak ujug-ujug naik menjadi calon kepala daerah,” paparnya.

         Di sisi lain, sambung Titi, publik pastik akan memiliki pandangan miring terhadap Presiden Jokowi. Termasuk penilaian soal dinasti politik yang hendak dibangun presiden. Sebab Jokowi terkesan membiarkan anak dan menantunya maju dalam pilkada tahun depan. ’’Pandangan miring publik ini tidak bisa disalahkan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, politisi PDIP Maruarar Sirait menepis anggapan Presiden Jokowi hendak membangun dinasti politik. Disampaikan, Jokowi tidak akan ikut campur dalam urusan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming dalam Pilwakot Solo 2020. Begitu pula dengan pencalonan menantunya, Bobby Nasution di Pilwakot Medan 2020. Menurutnya, Jokowi tidak akan sampai mempertaruhkan reputasinya. ’’Masak Jokowi mau merusak namanya karena Gibran dan Bobby. Memangnya Jokowi enggak mau menjaga reputasinya,” ujar Maruarar.

Di sisi lain, papar dia, pencalonan masih berproses di internal partai. Sejauh ini, PDIP belum mengeluarkan rekomendasi pencalonan kepala daerah. Maruarar bilang, siapapun berhak maju dan mencalonkan diri. ’’Tapi keputusan akhirnya Ibu Megawati yang memiliki hak veto. Kami mempercayakan naluri politik Ibu Megawati dalam setiap keputusan politik partai,” ujar mantan anggota DPR itu.

Sementara itu, pencalonan Gibran sebagai Wali Kota Solo bisa menghadapi hambatan. Sebab, dalam persyaratan sebagai bacalon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari unsur anggota/kader partai, harus memiliki kartu tanda anggota (KTA) minimal tiga tahun berturut-turut.

Selain itu, bacalon juga harus mengantongi rekomendasi pengurus partai tempat domisilinya. Padahal, DPC PDIP Solo telah memutuskan mengusung pasangan Achmad Purnomo-Teguh Prakoso. 

Menanggapi masalah itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, keputusan politik diambil berdasarkan banyak aspek. Tidak bisa hanya sebatas melihat pasal-pasal yang ada dalam sebuah aturan dasar partai. “Kita harus melihat secara komprehensif,” terang Hasto di sela-sela acara Trisakti Tourism Award yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, kemarin.

Mantan anggota DPR RI itu menyatakan,  pengkaderan memang menjadi tugas partai untuk menyiapkan calon kepala daerah dari internal partai. Namun, banyak pemilu yang mempertimbangkan kehendak rakyat. Serta adanya pemetaan politik yang dilakukan partai. Seperti, Presiden Jokowi, dan Tri Rismaharini, wali kota Surabaya yang lahir dari proses pemetaan politik. Ada juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan juga Gubernur Bali I Wayan Koster. ’’Mereka muncul dari bawah, dari internal partai,” tutur dia.

Hasto menegaskan, partainya membuka diri bagi tokoh-tokoh yang memang berkeinginan mendedikasikan diri bagi bangsa dan negara. Menurut dia, keputusan pencalonan Wali Kota Solo menjadi hak sepenuhnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu mengatakan, tugas DPP PDIP hanya membantu ketua umum dalam menyiapkan pemetaan politik, analisa terhadap survei, dan analisa terhadap kehendak rakyat. Setelah ketua umum mengambil keputusan, seluruh jajaran partai, mulai atas sampai bawah harus siap mengamankan keputusan tersebur. ’’Serta berjuang bersama untuk memenangkan pemilu,” tegas Hasto (mar/lum)

Editor : izak-Indra Zakaria