BPJS Kesehatan Belum Tentukan Subsidi Iuran Kelas 3 Mandiri

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 4 Januari 2020 | 14:37 WIB
Photo
Photo

PURWOKERTO- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) belum memastikan subsidi kenaikan iuran kelas 3 mandiri. Peserta kelas 1 dan 2 yang ingin turun kelas dipersilahkan. Menyesuaikan kemampuan daya beli masing-masing masyarakat.

Direktur BPJS Kesehatan Fachmi Idris tidak menampik adanya peserta yang memilih turun kelas. Namun, ada juga yang tetap bertahan membayar sesuai ketentuan. "Pesan positifnya, apa yang dihitung pemerintah dari sisi daya beli masyarakat masih terpenuhi. Kami juga tidak menutup mata memang ada yang tidak mampu dan memilih turun kelas," terang Fachmi dalam kunjungannya di RSUD Margono Soekardjo, Purwokerto kemarin.

Menurut data BPJS Kesehatan 31 Desember 2019, ada 3,53 persen atau sekitar 160.797 orang peserta kelas 1 yang memilih turun kelas. Sedangkan, peserta kelas 2 sebanyak 3,32 persen atau 229.328 orang memilih turun kelas.

Sementara itu, bagi kelas 3 mandiri yang merasa keberatan dan memang tidak mampu bisa didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Tentu melalui pemerintah daerah untuk penilaian status ekonominya. Agar objektif, tidak mengaku-ngaku.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, ada kebijakan subsidi kenaikan iuran bagi kelas 3 mandiri. Namun, Fachmi enggan berkomentar lebih jauh mengenai skema tersebut. "Hal itu akan dikomunikasikan dengan DPR RI lagi. Hari Senin (6/1), akan ada rapat dengan Menko PMK, Menkeu, dan Menkes membahas soal skema subsidi itu," ujar Fachmi.

Fachmi menjamin proses turun kelas juga tidak rumit. Bagi peserta kelas 1 dan 2 yang ingin turun bisa mengubah melalui aplikasi mobile JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Bisa juga datang langsung ke kantor BPJS Kesshatan di masing-masing daerah. Pihaknya, juga melakukan diskresi aturan. Yakni, peserta boleh turun kelas tanpa menunggu masa kepesertaan selama setahun.

Staf penanganan pengaduan BPJS Kesehatan Hayyud Dinal Haqi mengatakan, proses penurunan kelas tidak ribet. Peserta bisa datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan dengan membawa kartu kepesertaan dan KTP untuk ditunjukkan ke pelayanan. "Untuk validasi data, buku rekening tabungan ATM silahkan dibawa," jelas Hayyud.

Peserta bisa juga turun kelas lewat aplikasi mobile JKN. Peserta bisa menggunakan fitur ubah data peserta. Kemudian, pilih ubah kelas. "Perubahan akan mulai berlaku per tanggal 1 pada bulan berikutnya. Perubahan itu untuk satu keluarga dalam satu kepesertaan. Sehingga sekeluarga kelasnya sama," terang pria asal Pati tersebut.

Selain turun kelas, hal lainnya yang patut menjadi perhatian adalah ketidakmampuan pemda dalam membayar iuran PBI APBD. Koordinasi Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyatakan kenaikan juga berpotensi menurunkan jumlah kepesertaan PBI APBD. Untuk hal ini, Timboel menyatakan pemerintah pusat harus bisa mencegahnya dan melarang pemda. ”Menurut UU no. 23/2014 tentang pemerintahan daerah, kesehatan merupakan urusan pemerintah karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Dan sejak 2016 JKN sudah ditetapkan sebagai Program Strategis Nasional yang menurut tersebut seluruh pemda wajib mendukungnya,” ucapnya.

Timboel juga berharap agar Saya jg berharap cleansing data segera dipercepat oleh Kemensos agar PBI APBN benar-benar diisi oleh orang miskin. Sehingga bagi mereka yang tidak mampu pada iuran sekarang bisa menjadi peserta PBI. ”Bila ada peserta klas 3 mandiri merasa keberatan maka dia bisa datang ke Dinsos dan melaporkan bahwa dia orang miskin,” ujarnya.

Meningkatnya iuran ini juga harus diimbangi dengan meningkatnya pelayanan. ”Pelayan yang lebih baik adalah kunci utama JKN. Termasuk juga sosialisasi tentang manfaat dan prosedur JKN harus dilakukan BPJS Kesehatan kepada peserta JKN,” imbuhnya.

Sementara itu untuk subsidi kelas 3 masih menjadi diskusi di tingkat kementerian. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Widyawati menyatakan bahwa kementeriannya tengah melakukan rapat internal. Rapat ini diperuntukkan untuk rapat tingkat menteri (RTM) pada Senin nanti (6/1). ”Untuk sementara masyarakat mematuhi iuran sesuai dengan Perpres 75/2019,” ungkapnya. (han/lyn)

Editor : izak-Indra Zakaria