Banyak Korupsi, Mahfud MD Salahkan Kampus

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 6 Januari 2020 | 09:43 WIB
Mahfud MD
Mahfud MD

MALANG KOTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, Dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Dr M. Mahfud MD SH SU MIP menilai perguruan tinggi (PT) turut bertanggung jawab atas semua masalah di negeri ini. Seperti banyaknya pejabat yang korupsi, lemahnya penegakan hukum, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta rakyat sengsara.

Alasan Mahfud meminta perguruan tinggi bertanggung jawab karena hampir seluruh pengambil kebijakan di negeri ini adalah lulusan PT. ”Orang pun mudah mendakwa, bahwa perguruan tinggi gagal mencetak lulusan yang berintegritas. Kampus dianggap hanya sebagai lembaga pencetak sarjana, bukan pencetak cendekiawan atau intelektual,” ujar Mahfud saat menyampaikan orasi ilmiahnya di Universitas Brawijaya (UB) kemarin (5/1).

Orasi berjudul ”Tanggung Jawab Konstitusional Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Bangsa dan Negara” itu disampaikan Mahfud dalam rangka Dies Natalis Ke-57 UB. Hadir dalam kesempatan itu adalah Wali Kota Malang Sutiaji, Bupati Malang H.M. Sanusi, Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi sekaligus Gubes UB Prof Erani Yustika, serta Wakapolresta Malang Kota Kompol Arie Trestiawan.

Menurut Mahfud, seluruh kampus di Indonesia ini harusnya mencetak sarjana yang sujana. Dia lantas menjelaskan sujana yang dimaksud adalah sarjana yang pandai dan bermoral. ”Universitas itu harusnya nggak cuma keluarkan sarjana S-1 hingga S-3 saja. Tapi juga sarjana yang sujana atau sering disebut cendekiawan juga,” kata Mahfud.

Jika dibandingkan awal kemerdekaan, Mahfud menilai saat ini negara sudah maju. Fasilitas penunjang untuk pendidikan dan kesehatan juga sudah lengkap. Termasuk pemenuhan kebutuhan gizi bisa dilakukan.

Dengan demikian, Mahfud menyebut tugas perguruan tinggi dalam mencetak sarjana bermoral bukan mustahil. Namun dia heran, mengapa mencetak mahasiswa yang sujana itu sepertinya tidak mudah. ”Sarjana sudah banyak. Bahkan di antara mereka yang telah menempuh pendidikan tinggi dan menjadi pejabat juga banyak. Namun yang melakukan korupsi, pemalsuan dokumen, dan kejahatan lain juga banyak,” ujarnya.

Mahfud berharap semua pihak menyadari secara kolektif untuk segera membenahi diri. Dia memfokuskan pada tanggung jawab perguruan tinggi untuk mencetak kader bangsa yang intelek atau cendekiawan yang bisa menjaga ideologi negara. ”Kesadaran kolektif itu sangat penting karena kalau kita gagal mengatasi masalah-masalah dekadensi moral melalui perguruan tinggi, maka yang terancam adalah eksistensi bangsa dan negara,” papar mantan menteri pertahanan (menhan) era Presiden Abdurrachman Wachid itu.

Sementara itu, Rektor UB Prof Dr Ir Nuhfil Hanani AR MS menyatakan siap mencetak generasi sarjana antikorupsi. Bahkan dia dengan bangga menyatakan UB menjadi pelopor pendidikan antikorupsi. Apalagi pada pertengahan 2019 lalu, Nuhfil menyebut UB mendapat undangan dari KPK sebagai percontohan dalam menyusun mata kuliah antikorupsi. ”Wakil rektor kami, yaitu dosen dari fakultas hukum, kami kirimkan ke sana,” kata Nuhfil.

Nuhfil menegaskan, kampusnya tidak sekadar membentuk mata kuliah antikorupsi semata. Tapi juga menyisipkan nilai-nilai antikorupsi ke mata kuliah lain. Sehingga nilai-nilai tersebut dapat tertanam dan melekat pada mahasiswa. ”Bukan mata kuliah sendiri, namun melekat dan kita sisipkan di segala mata kuliah. Terutama nilai-nilai antikorupsi, Pancasila, dan agama disisipkan,” tukasnya. (eri/c1/dan)

Editor : izak-Indra Zakaria
Korupsi Nasional nasional