Soal Anggaran Pilkada 2020, Komitmen Pemda Dipertanyakan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Jumat, 10 Januari 2020 | 14:12 WIB
Photo
Photo

JAKARTA– Penandatanganan Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tidak lantas membuat pemda berkomitmen untuk mencairkannya. Kemarin (9/1), KPU mengadu ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin tentang adanya sejumlah pemda yang tidak mematuhi komitmennya saat menandatangani NPHD.

Pengaduan itu berawal dari laporan sejumlah jajaran KPU di daerah yang mempersoalkan inkonsistensi pemda dalam pencairan dana hibah pilkada. Sedikitnya ada tiga persoalan yang diidentifikasi KPU dari laporan-laporan yang ada. ’’Ada yang dana hibah dipotong sepihak oleh pemda atau DPRD, tanpa pembicaraan dengan KPU Kabupaten/Kota,’’ terangnya di KPU kemarin.

Beberapa pemda juga menyatakan tidak sanggup memenuhi standar honorarium badan ad hoc sesuai peraturan Menteri keuangan. Dalam peraturan Menkeu memang disebutkan ada kenaikan honorarium bagi petugas penyelenggara ad hoc di jajaran KPU maupun Bawaslu. Mulai dari level kecamatan, desa/kelurahan, hingga level TPS.

Problem ketiga, ada pembverian honorarium bagi sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tidak seragam antardaerah. Tidak terpenuhinya standar honor maupun kesenjangan honor itu berpotensi menjadi masalah di kemudian hari. Khususnya saat panitia ad hoc mulai bekerja.

Karena itu, kemarin siang pihaknya bertemu dengan Syarifuddin dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Menurut Pramono, Dirjen berkomitmen untuk mencari solusi dnegan mengeluarkan edaran bagi seluruh pemda di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Khususnya untuk memenuhi komitmen yang sudah disepakati saat penandatanganan NPHD.

Dirjen juga menjanjikan untuk memonitor daerah-daeah yang bermasalah tersebut untuk memastikan pendanaan pilkada dilakukan dengan semestinya. KPU, tambah Pramono, mengapresiasi upaya Dirjen untuk memastikan pilkada bisa berlangsung lancar melalui pendanaan yang proporsional.

Dalam pembicaraan kemarin, tidak secara spesifik membahas tenggat waktu pemenuhan komitmen. Baru sebatas menyisir persoalan yang muncul. ’’Terutama persoalan pertama yang sudah muncul di beberapa daerah,’’ imbuh mantan Ketua Bawaslu Provinsi Banten itu. (byu)

Editor : izak-Indra Zakaria