JAKARTA– Syarat untuk masuk dalam daftar pemilih tetap pada Pilkada 2020 dipastikan tidak berubah. Pasalnya, gugatan Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) terkait penghapusan “atau sudah/pernah kawin” dalam pasal 1 Undang-undang Pilkada ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
Sebelumnya, Perludem dan KPI meminta agar syarat pemilih Pilkada cukup dibatasi dengan usia 17 tahun. Mereka menilai, frasa tersebut menimbulkan diskriminasi dan ketidakpastian hukum terkait dengan batasan kedewasaan. Selain itu, frasa tersebut terkesan memberikan ‘insentif’ bagi anak-anak yang melakukan pernikahan. Padahal, meminimalisirkan pernikahan dini menjadi agenda nasional.
Namun dalam putusannya, Mahkamah berpendapat frasa tersebut konstitusional. Hakim MK Suhartoyo menjelaskan, ssyarat memilih dalam masuk dalam daftar pemilih. Dan dalam UU Pilkada, salah satu syarat untuk masuk dalam daftar pemilih adalah adanya dokumen yang sah seperti KTP.
“Dengan demikian, ukuran dewasa dalam konteks UU Pemilihan adalah dewasa dalam artian seseorang yang sudah memenuhi syarat administratif untuk memilih, yaitu yang ditandai dengan memiliki KTP dan/atau terdaftar sebagai pemilih,” ujarnya di Gedung MK.
Dalam UU 23 tahun 2006 Administrasi Kependudukan, lanjut dia, salah satu syarat memiliki KTP adalah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin. “Kepemilikan KTP bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa,” imbuhnya.
Dia menambahkan, ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa “sudah kawin” atau “pernah kawin” terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata). Sementara secara hukum adat, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
“Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah,” tuturnya.
Menanggapi putusan tersebut, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menghormati putusan MK. Meski demikian, dia kecewa karena MK menggunakan pendekatan yang konservatif dan administratif. “Mahkamah tidak melihat secara utuh,” ujarnya usai persidangan.
Padahal, lanjut dia, ada banyak hal substantif yang perlu dihilat. Pertama, frasa tersebut menciptakan diskriminasi. Sebab, dengan usia yang sama, masyarakat yang berusia di bawah 17 tahun mendapat hak yang berbeda secara politik hanya karena pernah nikah.
“Dari sana saja kami melihat ada perbedaan perlakuan,” imbuhnya. Kedua, dari aspek tata kelola kepemiluan, frasa tersebut menambah kerumitan dalam menetapkan daftar pemilih. Sebab, syaratnya tidak bersifat tunggal.
Ketiga, kata Titi, gugatan itu juga memiliki semangat untuk mendorong penghapusan perkawinan anak. Dia menilai, pemberian hak politik bagi korban pernikahan dini bukanlah hal yang baik. Sebab, hal itu sama dengan memberikan insentif terhadap pernikahan dini yang sebetulnya tidak dibenarkan. (far)
Editor : izak-Indra Zakaria