Partai Kecil Minta Parliamentary Threshold Tetap, Draf RUU Pemilu Dibahas Mei

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 30 Januari 2020 | 14:03 WIB
Photo
Photo

JAKARTA– Pembahasan draf Undang-undang Pemilu yang akan mulai dibahas tahun ini membuat partai politik mulai ancang-ancang. Kemarin (29/1), tujuh partai politik peserta Pemilu 2019 yang gagal masuk ke parlemen menemui Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, partai menitipkan sejumlah usulan dalam pembahasan RUU Pemilu. Maklum, mereka tidak punya fraksi di DPR dalam pembahasan nanti.

Salah satu usulan yang disampaikan adalah terkait parliamentary threshold atau ambang batas masuk parlemen di tingkat pusat. Umumnya, ‘partai-partai kecil’ menghendaki angka PT yang tidak terlalu tinggi. Seperti yang disampaikan Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Satia Chandra Wiguna.

Satria mengatakan, faktanya, angka PT yang dipatok empat persen suara nasional bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya, di tahun 2024 nanti, dia berharap tidak ada lagi kenaikan seperti yang diusulkan PDIP menjadi 5 persen dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) awal tahun lalu.

“Kita kan sudah naik dari 3 persen ke 4 persen, sebelumnya juga sudah naik. Stop dulu di sini, empat, sampai 2024,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, (29/1).

Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menambahkan, sebagai jebolan partai besar, dirinya mengetahui tabiat politik di parlemen. Di mana partai-partai ingin mempertahankan kekuasaan yang sudah dipegang. “Kalau partai besar ada usulan semacam itu (PT dinaikkain), logika itu masuk,” kata mantan poltisi Golkar itu.

Namun, Priyo mengajak para politisi di senayan untuk menunjukkan sikap negarawan. Dia menilai, jika PT terus ditingkatkan, maka jumlah partai di parlemen semakin lama akan semakin sedikit dan berujung pada monopoli kekuasaan. “Yang berujung membunuh demokrasi ini mestinya bisa dicegah,” imbuhnya.

Terkait berapa angka PT yang dinilai tepat bagi Partai Berkarya, Priyo mengaku tidak mau terburu-buru. Dia menyebut perlu ada diskursus yang lebih mendalam untuk menentukan hal itu.

Sekjen Partai Perindo Ahmad Roriq menyampaikan partainya menghendaki hal yang sama dengan PSI. Di mana PT tetap ditetapkan diangka 4 persen. Dia menilai, angka 4 persen sudah cukup moderat. Tidak terlalu besar, namun juga tidak diobral.

”Ditahan di 4 persen sebagai bagian dari pematangan demokrasi ke depan. Harapannya dengan ambang batas 4 persen ini artinya konsolidasi demokrasi bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar mengatakan, pihaknya sengaja bertemu partai untuk menyerap masukan. Setelah sebelumnya dengan partai parlemen, kali ini dengan non parlemen. Terkait masukan agar PT tidak dinaikkan, kemendagri belum mengambil sikap apapun.

“Posisi kami kan mendengar, menerima aspirasi dan gagasan,” ujarnya. Bachtiar menambahkan, RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas prioritas tahun ini. Saat ini, draf tengah disusun oleh parlemen karena menjadi inisiatif DPR. Dia menargetkan, draf tersebut bisa selesai dan diserahkan ke pemerintah bulan depan dan diharapkan bisa dimulai pembahasannya pada bulan Mei 2020.

Terkait targetnya, dia berharap bisa selesai di akhir tahun 2021. Pasalnya, di tahun 2022, masa jabatan penyelenggara pemilu berakhir. Dengan demikian, desain penyelenggara pemilu bisa disiapkan. “Apakah akan seperti ini? Komisionernya ada 7, sistem dan mekanisme rekrutmennya. Dan itu harus clear di 2021,” pungkasnya. (far)

Editor : izak-Indra Zakaria