Lobi Pencalonan Rawan Mahar Politik, Bawaslu Gandeng PPATK

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 1 Februari 2020 | 11:58 WIB
Fritz Edward Siregar
Fritz Edward Siregar

JAKARTA- Meski sekilas terlihat tenang, proses Pilkada di kalangan elit tengah hangat-hangatnya. Pasalnya, para bakal calon kepaladaerah disinyalir tengah melancarkan lobi-lobi mencari dukungan partai politik sebagai kendaraan dalam kontestasi.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, saat-saat seperti ini merupakan momen yang rawan dengan potensi penyalahgunaan prosedur pencalonan. Selain lobi yang bernuansa deal-deal politik tertentu, mahar politik atau setoran bakal calon kepada partai ataupun elit partai rawan terjadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, bukan hal yang baru. Di Pilkada 2017, aromanya sangat terasa. “Misalnya kasus La Nyala saat Pilkada Jawa Timur, lalu di cirebon, Kalimantan Selatan,” ujarnya saat konferensi pers persiapan Pilkada 2020 di Kantor Bawaslu, Jakarta. 

Sayangnya, di tahun 2017 lalu Bawaslu kesulitan untuk menindak. Sebab, meski isunya santer, unsur pembuktiannya sangat sulit dilakukan. Dalam kasus La Nyala di Pilkada Jatim misalnya, meskipun yang bersangkutan secara terbuka membongkar skandal tersebut, sikapnya berubah saat penindakan.

“Ketika Bawaslu Jatim akan menjadikan temuan, La Nyala yang menjadi faktor utama tidak bersedia hadir dalam klarifikasi,” imbuhnya. Hal serupa juga terjadi di daerah-daerah lainnya seperti Cirebon dan Kalimantan Selatan.

Oleh karenanya, Ratna berharap, ada dukungan semua pihak untuk menuntaskan masalah tersebut dengan berani terbuka. Apalagi, selama ini, praktik mahar politik terjadi di ruang-ruang gelap yang nyaris tidak bisa dipantau oleh pengawas pemilu.

Sementara itu, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan, salah satu upaya yang akan dilakukan jajarannya adalah menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pasalnya, PPATK merupakan lembaga yang mampu mentracking aliran dana yang dinilai mencurigakan.

“Kita sudah MOU. Kita mereview apa yang sudah kami lakukan,” ujarnya.

Dia menjelaskan, secara legal, sebetulnya bakal calon belum termasuk dalam subjek hukum dalam proses pengawasan. Namun, dengan dilakukan pengawasan, setidaknya Bawaslu bisa meninjau saat yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

“Kan peran serta PPATK untuk membantu melihat aliran dana tersebut, kepatuhan dari paslon. Apakah benar paslon menyatakan kepatuhan seperti itu, dapat melihatnya PPATK,” imbuhnya. Rencananya, pertemuan dengan PPATK akan dilakukan pada tanggal 14 atau 15 Februari 2020. (far)

Editor : izak-Indra Zakaria