Belum Punya Akses Temui WNI eks ISIS

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 8 Februari 2020 | 10:44 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius. (Dok. JawaPos.com)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Pol Suhardi Alius. (Dok. JawaPos.com)

JAKARTA – Identitas 660 WNI yang pernah bergabung dengan ISIS di Syria masih belum jelas. Meski sudah mengantongi angka perkiraan jumlah teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter (FTF) tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum memiliki akses langsung untuk menemui dan memverifikasi informasi yang mereka dapat. Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius.

Menurut Suhardi, selama ini BNPT mendapat informasi dari beberapa sumber. Di antaranya intelijen timur tengah dan Komite Internasional Palang Merah atau ICRC. ”Kalau bisa masuk, kami mau masuk. Tapi, nggak bisa semua masuk,” terang dia. Berdasar informasi dari sumber-sumber tersebut, BNPT mendapat kabar bahwa di antara ribuan FTF di Syria, sebanyak 660 di antaranya berasal dari Indonesia.

 Mereka tersebar di tiga kamp. Yakni di Al Roj, Al Hol, dan Ainisa. Suhardi menyebut, banyak otoritas yang membawahi kamp itu. Mulai pemerintah Syria, Syrian Democratic Forces (SDF), sampai Kurdistan. Sehingga tidak semua bisa masuk kamp-kamp tersebut. Itu pula yang menyulitkan BNPT memverifikasi FTF eks ISIS asal Indonesia. Padahal, BNPT butuh data untuk memastikan mereka benar dari Indonesia atau tidak. 

Sejauh ini, Suhardi menyebutkan, pihaknya hanya bisa mengandalkan informasi dari sumber-sumber tersebut. Sebab, instansi yang bertanggung jawab mengurus persoalan terorisme di tanah air itu belum bisa mengirim orang untuk masuk ke sana. ”ICRC kami mintai juga, supaya dapat (informasi FTF dari Indonesia) itu. Karena kami mempersiapkan langkah negosiasi,” bebernya. 

Selain itu, perwakilan pemerintah di sana juga turut dimintai bantuan. Di antaranya Duta Besar Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal. ”Saya telepon Pak Iqbal, dubes kita di Turki. Informasi dong kalau ada apa-apa supaya kami bisa verifikasi,” imbuhnya. Sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Syria, Turki memang kerap dijadikan pintu masuk FTF. Termasuk yang berangkat dari Indonesia.

 Karena itu, mantan kepala Bareskrim Polri tersebut mengakui, tidak mudah mendata para FTF asal Indonesia lewat perlintasan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, banyak di antara mereka singgah di negara lain sebelum asuk Syria. Bukan hanya Turki, Irak dan Uni Emirat Arab (UEA) juga kerap dijadikan salah satu persinggahan.

 Berkaitan data dan foto 660 FTF eks ISIS asal Indonesia yang sudah disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD, Suhardi mengungkapkan bahwa semua masih perlu diverifikasi. Menurut dia, keterangan yang disampaikan oleh Mahfud tidak berarti data serta foto 660 FTF tersebut sudah lengkap dikantongi BNPT seluruhnya.

 Melainkan ada di antara mereka yang fotonya sudah didapatkan BNPT, ada juga yang baru data-datanya. Itu pun sebatas nama. ”Yang masuk sama kami, ada yang berupa nama juga ada yang berupa foto. Itu yang perlu diverifikasi,” bebernya. Alasannya tidak lain karena banyak di antara mereka memiliki nama alias. Sedangkan foto, perlu diverifikasi kembali untuk memastikan benar tidaknya keberadaan mereka.  

 Memang, lanjut Suhardi, ada juga yang data dan fotonya sudah dikantongi. Jumlahnya sekitar seratus orang. Namun demikian, lagi-lagi jenderal bintang tiga Polri itu menyatakan semua masih harus diverifikasi. ”Benar apa nggak. Apakah kau orang Indonesia? Itu yang pertama,” tegasnya. Kesulitan lain mendata FTF eks ISIS asal Indonesia adalah mereka tidak lagi memiliki dokumen seperti paspor. Ada yang dibakar, ada yang disita kemudian hilang.

 Berdasar sumber-sumber yang memberi informasi kepada BNPT, angka 660 itu muncul dari pengakuan-pengakuan FTF. Mereka mengatakan berasal dari Indonesia. Karena itu, BNPT berusaha memverifikasi. Itu mereka kerjakan beriringan dengan tugas dari pemerintah saat ini. Yakni membuat dua draf untuk dua opsi. Membawa mereka kembali ke Indonesia atau tidak. ”Jadi, sekarang prosesnya masih berjalan,” imbuhnya.

 Pihaknya mengerjakan semua itu bersama dengan kementerian dan lembaga lain. Suhardi mengungkapkan, keterlibatan kementerian dan lembaga lainnya penting karena banyak aspek yang harus diperhatikan. Dia mencontohkan aspek hukum. Bukan hanya hukum dalam negeri yang dipertimbangkan, hukum internasional juga turut jadi pertimbangan. Sebab, yang tengah dikaji berkaitan langsung dengan negara lain tempat FTF itu berada.

 Suhardi enggan memberikan penjelasan secara mendalam saat ditanya soal kemungkinan FTF asal Indonesia dibawa kembali ke Indonesia. Bagaimana prosesnya, di mana mereka akan ditempatkan, sampai rencana-rencana lainnya? Suhardi belum bisa membuka. ”Saya nggak mau berandai-andai,” kata dia singkat. Dia memastikan, semua itu dipikirkan juga oleh pemerintah melalui pembahasan di bawah koordinasi instansi yang dia pimpin.

 Yang pasti, lanjut Suhardi, pihaknya sudah punya pengalaman mengurus FTF. Pengalaman itu tentu jadi salah satu modal apabila keputusan presiden nanti adalah membawa ratusan FTF eks ISIS itu kembali ke dalam negeri. Namun demikian, dia mengakui pihaknya tetap butuh masukan. Diakui olehnya, masih ada kelemahan-kelemahan yang harus diperkuat lagi. ”Misalnya (deradikalisasi) kurang lama,” imbuhnya.

 Walau belum ada keputusan final terkait nasib para FTF eks ISIS asal Indonesia, Suhardi mengakui bahwa pihaknya sudah mulai memerhatikan anak-anak teroris. Data yang saat ini dimiliki BNPT memang menyebut di antara ratusan FTF tersebut, lebih banyak anak-anak dan perempuan. ”Kalau kita biarkan, anak-anak itu akan mengadopsi kekerasan orang tuanya. Kami selamatkan mereka,” jelas dia.

 Menambahkan keterangan Suhardi, Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menjelaskan bahwa kamp-kamp yang saat ini ditempati para FTF adalah pengungsian. Sehingga di sana berlaku hukum humanitarian internasional. ”Kalau anak direkrut di daerah konflik, secara hukum internasional disebut sebagai victim atau korban,” terangnya. Karena itu, ada kewajiban untuk melindungi mereka.

 Namun demikian, keputusan akhir tetap bukan BNPT yang menentukan. Suhardi menegaskan lagi bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas untuk mengkoordinasi kajian dua opsi yang diminta oleh pemerintah. Bahkan dia mementahkan kabar yang menyebut bahwa BNPT menginisiasi wacana membawa kembali FTF eks ISIS asal Indonesia ke tanah air. ”Sampai sekarang belum ada (keputusan),” ujarnya.

 Keputusan akan diambil sebagaimana disampaikan oleh Mahfud. Rapat bersama dilaksanakan secara berjenjang. Mulai dilevel menteri koordinator, wapres, sampai presiden. ”Nah sekarang masih dalam pembahasan. Jadi, tidak ada sama sekali, keputusannya belum ada sama sekali,” ulang dia menegaskan kembali. ”Kami bukan dalam kapasitas memutuskan. Itu pimpinan yang memutuskan,” tambahnya. (syn/)

Editor : izak-Indra Zakaria