Diskon hingga 30 Persen Tidak Mempan, Tetap Ada Hotel Nihil Turis

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 2 Maret 2020 | 14:47 WIB
LENGANG: Wisata air di Nusa Penida yang nampak sepi pengunjung, pada pertengahan Februari lalu. FOTO MADE MERTAWAN
LENGANG: Wisata air di Nusa Penida yang nampak sepi pengunjung, pada pertengahan Februari lalu. FOTO MADE MERTAWAN

NUSA PENIDA, - Virus korona yang kali pertama menyebar di Wuhan, Tiongkok benar-benar membuat pariwisata di Nusa Penida, Klungkung anjlok. Diskon kamar hingga 30 persen tak mempan menarik minat wisatawan menginap di sana.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Klungkung I Wayan Kariana mengatakan, tingkat hunian kisaran 20 persen. Itu rata-rata. Ada sejumlah penginapan maupun hotel yang menyediakan lima hingga 10 kamar sama sekali tidak ada turis yang menginap. Hal itu terjadi hingga sepekan lamanya. Hanya saja, Kariana tak merinci hotel atau penginapan yang dimaksud.

Menurutnya, kondisi itu baru kali pertama terjadi. Bianya serendah apapun tingkat kunjungan, tidak sampai ada hotel atau penginapan yang kamarnya kosong semua selama sepekan. Meski demikian, Kariana memastikan kodisi saat ini belum sampai ada pengusaha merumahkan karyawannya. “Karena rata-rata pekerja di Nusa Penida masih ada hubungan keluarga (pekerja dengan pengusaha), sehingga ada rasa maklum,” ungkapnya, Minggu (1/3) seperti dilansir BALI EXPRESS.

Ke depan, lanjut Kariana tidak menutup kemungkinan tingkat hunian hotel semakin terpuruk. Hal itu tidak terlepas dari tingkat reservasi yang sangat rendah. Data booking (pemesanan) kamar empat bulan terakhir kisaran 5-10 persen. Virus korona tidak hanya menyetop kunjungan wisatawan dari Tiongkok. Namun juga menurunkan minat wisatawan dari negara lain. “Mudahan-mudaha kondisi segera pulih,” harap pemilik penginapan 221 Garden Cottage di Desa Lembongan itu.

Bagaimana dengan kebijakan pemerintah terkait pembebasan pajak hotel dan restoran (PHR)? Pria asal Desa Lembongan itu mengapresiasi hal tersebut. Kebijakan itu termasuk mengurangi sedikit beban pengusaha.

Dikonfirmasi terpisah, Sekda Klungkung I Gede Putu Winastra belum bisa bicara banyak soal pembebasan PHR selama enam bulan. Hingga saat ini, Klungkung masih tetap menarik PHR karena belum surat resmi dari pemerintah pusat terkait kabar pembebasan PHR yang berlaku Maret ini. “Tanggal berapa dimulai, kan bersama-sama. Besok (Senin hari ini) sekda-sekda dipanggil Mendagri. Tanpa ada mewakilkan,” tegas Winastra.

Seperti diketahui, data di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Klungkung, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PHR ditarget Rp 34 miliar tahun ini. Terdiri dari pajak hotel Rp 19,2 miliar dan restoran Rp 14,8 miliar. Jika tidak dilakukan penarikan selama eam bulan, bisa dipastikan separo dari target itu sudah tidak tercapai atau sekitar Rp 17 miliar. (wan/aim)

Editor : izak-Indra Zakaria
Sulawesi dan Jawa